Demi mencapai target anak-anak di dunia bebes kekerasan pada 2030, PBB mengajak seluruh stakeholder menyiapkan segala program dan kebijakan yang ramah anak. Di Indonesia, khususnya Jateng, Najat melihat hal itu sudah dilakukan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir.
"Jawa Tengah sangat beruntung memiliki gubernur yang bermental psikolog, serta menjunjung keberagaman dan toleransi. Ini jadi modal utama memudahkan langkah kita, sehingga anak-anak bisa diterima di seluruh lapisan di sini," kata Najat dalam Dialog Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak bersama Unicef di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat (6/3).
Selain Dr. Najat, diskusi tersebut juga menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan akademisi dari Universitas Diponegoro Dr. Amirudin. Sejumlah isu penting jadi bahasan utama dialog tersebut. Terutama soal bullying atau perundungan yang hingga kini masih banyak terjadi di lingkungan anak-anak. Selain itu, juga terkait aksesibilitas untuk anak.
Isu bullying ini memancing perhatian anak-anak peserta dialog, sehingga mereka pun buka suara. Tak sedikit yang curhat jika sering mendapatkan bullying. Tak hanya dari teman-teman sebaya. Bahkan, perundungan juga dilakukan oleh oknum guru.
"Pernah ditendang dan diremehkan. Ada juga teman saya yang dipukul sama guru itu," kata salah seorang siswa SMP di Semarang.
Melati dari komunitas Satu Harapan Semarang menyinggung soal aksesibilitas bagi anak-anak. Dia berharap seluruh sekolah di Jateng bisa menerapkan sistem inklusi. Bukan hanya di di lingkungan pendidikan, tapi sistem inklusi juga mesti diterapkan di kantor-kantor pemerintah dan tempat-tempat ibadah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi anak-anak peserta dialog yang mau terbuka, menyampaikan pendapat dan keluh kesah mereka. Menurut dia, anak-anak harus diberi ruang untuk bersuara serta menyampaikan berbagai keluh kesah mereka agar tak justru jadi bom waktu kelak di kemudian hari.
"Anak-anak begitu terbuka mengekspresikan dan bercerita masalah mereka tentang bullying. Karena kalau ini akumulatif, akan menjadi beban psikologis bagi anak," katanya.
Soal kasus perundungan oleh guru, Ganjar mengatakan, dia telah mengutus seseorang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Serta memfasilitasi pertemuan antara anak, wali murid, guru, dan kepala sekolah. Ganjar berharap dengan terbukanya ruang komunikasi akan lebih menghangatkan jalinan antara guru dan murid.
"Mudah-mudahan gurunya juga tahu dan berbagi pikiran, kenapa anak itu menjengkelkan bagi guru dan kenapa sang guru bagi anak itu sangat menjengkelkan. Kalau hari ini mereka bisa menceritakan, mereka juga akan tahu apa yang mesti dicegah, kalimat apa yang tidak boleh keluar, tindakan apa yang tidak boleh dilakukan," papar Ganjar.
Terkait target PBB untuk menghapus kekerasan terhadap anak pada 2030, Ganjar mengakui, dalam 10 tahun terakhir program pemprov telah mengarah ke sana. Dan untuk tahun depan, program maupun kebijakan yang berorientasi ramah anak akan lebih diintensifkan.
"Maka inline dengan yang saya minta kepada seluruh sekolah. Sekolah wajib inklusi, wajib ada metode dan metodologi yang benar, wajib dipahami juga oleh pengelola sekolah dan pengajar," papar Ganjar.
Pemprov juga menggandeng para akademisi untuk melahirkan formula yang tepat. Salah satunya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang sampai saat ini masih menyelenggarakan pendidikan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Secara terang-terangan, Ganjar pun menyinggung banyaknya program pemerintah dan kebijakan tentang ramah atau perlindungan terhadap anak yang masih sebatas lipstik dan jauh dari implementatif. Salah satunya soal sekolah inklusi yang dinilai Ganjar masih jauh dari harapan.
”Itu yang layak anak, inklusi selama ini hanya statemen, tidak boleh. Sekarang dengan banyaknya kasus, maka inklusi harus benar-benar disiapkan, termasuk anggaran. Mudah-mudahan provinsi bisa memberikan contoh dengan tahun ini belajar sambil mendesain untuk tahun depan," papar Ganjar.
Sementara itu, selama dua hari di Semarang, Najat mengunjungi sejumlah tempat yang ramah anak dan berdiskusi dengan mereka. Dia ingin mendengar suara anak-anak, termasuk memastikan, apakah hak-hak mereka sebagai anak telah terpenuhi dengan baik.
Menurut Najat, sangat penting untuk memastikan suara anak-anak ini juga didengar di seluruh dunia. ”Pada 2030, kekerasan terhadap anak harus dihapuskan. Tugas kita mengawal program dan kebijakan pemerintah agar benar-benar terealisasi," papar Najat. (bay/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra