SEMARANG - Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jateng tahun 2022 resmi dimulai. Meski dilakukan dengan cara pandemi, namun masyarakat masih bisa menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritikan dengan seluas-luasnya.
Dalam masa musrenbang kali ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang tidak bisa berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Tapi, Ganjar mengatakan, telah menyediakan kanal khusus sebagai media masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan secara daring.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, silahkan aktif memberikan masukan dan usulan kepada kami secara daring melalui kanal yang sudah kami siapkan," kata Ganjar saat membuka masa Musrenbang Jateng tahun 2022 di kantornya, Rabu (10/2).
Ada dua kanal yang sudah disiapkan bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam Musrenbang 2022. Yakni di kanal jatengprov.go.id/masukanrkpd2022 atau di kanal rembugan.jatengprov.go.id.
"Silakan manfaatkan dua kanal itu untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Setiap usulan dan masukan pasti akan ditampung dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program kerja," jelasnya.
Dalam pembukaan Musrenbang 2022 itu, Ganjar juga langsung mencontohkan bagaimana pihaknya tetap menerima masukan masyarakat, meski lewat daring. Contohnya, ada forum anak dan penyandang disabilitas yang tetap bisa menyampaikan masukan melalui zoom meeting.
Saat zoom meeting itu, Rizky dan Vera mengusulkan agar pemerintah memperhatikan tentang stunting. Sebab, menurut data, masih ada 156.549 balita di Jateng yang mengalami stunting.
"Kami meminta pemerintah melakukan perbaikan data dalam sasaran pemberian gizi pada balita dan ibu hamil. Selain itu, kami juga mengusulkan agar pemerintah melindungi anak-anak dari bullying yang marak, baik secara fisik maupun melalui media sosial," kata keduanya.
Sementara itu, salah satu penyandang disabilitas, Didik Supriyanto meminta pemerintah lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam penanganan kedaruratan bencana. Sebab, ada kasus salah satu penyandang disabilitas harus menunggu hingga 24 jam untuk dievakuasi dari bencana.
"Kami minta penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam penanganan kebencanaan. Kalau perlu, di setiap rumah yang ada penyandang disabilitasnya, diberikan pengeras suara agar memudahkan evakuasi," jelasnya.
Usulan-usulan itu langsung ditampung Ganjar dan siap untuk menindaklanjuti. Dia juga meminta seluruh bupati/wali kota melakukan hal yang sama.
"Ini usulan-usulan bagus dan kalau diramu jadi satu, tentu akan menjadi kebijakan yang bagus. Maka saya minta semua daerah mengakomodir ini dalam penyusunan program-program prioritas," kata Ganjar.
Fokus Pandemi
Sementara itu, terkait perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, Ganjar meminta semua daerah menyiapkan program-program prioritas, khususnya yang terdampak akibat pandemi. Hal itu menyusul dampak sangat besar yang ditimbulkan. Sebab, pandemi telah menggempur seluruh sektor yang ada saat ini.
"Kami minta semua menginventarisir beberapa hal, khususnya terkait pandemi. Kondisi pandemi yang menggempur seluruh sektor, harus menjadi ukuran pertama dalam penyusunan program," ucapnya.
Target penurunan angka kemiskinan menjadi program prioritas utama. Selain itu, pengurangan angka pengangguran, penyelesaian sektor kesehatan, dan upaya untuk meningkatkan ekonomi juga tak kalah penting untuk diselesaikan.
"Termasuk sektor lain, seperti infrastruktur dan masukan dari difabel, komunitas anak, perempuan, nelayan, petani dan lainnya harus ditampung untuk ditindaklanjuti," papar dia.
Sementara itu, Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo menambahkan, pembukaan musrenbang ini menjadi awal dalam penyusunan RKPD Jateng 2022. Selanjutnya akan dilakukan penajaman di tingkat forum SKPD.
"Setelah itu, dilanjutkan dengan penyerapan aspirasi masyarakat lewat forum musrenbangwil di seluruh eks karesidenan. Baru dilanjutkan dengan musrenbangprov. Terakhir adalah dialog antara eksekutif dengan legislatif," terang Prasetyo. (bay/ria)