Ganjar menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara seminar nasional tentang kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogja, Selasa (15/2). Selain Ganjar, sejumlah pembicara juga diundang dalam seminar itu. Di antaranya hakim agung, aktivis perempuan, pengacara, dan tokoh-tokoh lainnya.
"Problem soal kekerasan seksual ini adalah, banyak masyarakat yang tidak mau lapor. Mereka ada yang takut, ada yang malu karena aib dan sebagainya," kata Ganjar.
Berdasarkan data, tercatat 2.257 korban mengalami kekerasan di Jateng pada 2021. Di luar data tersebut, Ganjar menduga masih ada korban kekerasan lain. Namun mereka takut atau tidak mau melapor.
Terkait hal ini, Jateng telah membuka kanal-kanal aduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Ganjar juga membuat peraturan daerah (perda) khusus terkait perlindungan perempuan dan anak.
"Kami juga menggandeng jejaring kelompok peduli, LSM, aparat penegak hukum dan kerjas ama dengan provinsi lain. Kami menyediakan selter-selter lengkap dengan nomor kontak agar masyarakat tidak takut melapor," ucapnya.
Diakui Ganjar, memang tidak mudah bagi korban untuk melapor. Ada yang takut karena ancaman, takut atau malu data pribadi mereka tersebar, trauma, dan lain sebagainya.
Namun, lanjut Ganjar, pihaknya terus meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar melindungi dan mendampingi korban. Dia pun selalu menekankan kepada jajarannya agar berhati-hati dalam menangani kasus kekerasan seksual.
"Kadang sudah tertutup, tapi tetap bocor dan viral di media sosial, sehingga korban jadi sasaran bullying. Kekerasan seksual harus betul-betul kita cegah, edukasi terus menerus dan kalau soal anak. Saya tegaskan jangan pernah diekspos," tegasnya.
Ganjar mengapresiasi seminar nasional yang diselenggarakan FH UGM terkait isu kekerasan seksual. Apalagi, yang diundang adalah tokoh-tokoh yang sangat kompeten, ada aktivis, dosen, pengacara, hakim agung dan lainnya.
"Kalau saya hanya sharing dari sisi pengalaman birokrat, apa yang mesti dilakukan dalam konteks pencegahan, pengelolaan dan bagaimana melindungi korban. Diskusinya sangat menarik, karena kontennya penting untuk persiapan RUU TPKS yang hari ini menjadi isu dan perbincangan publik" tandas Ganjar. (bay/ria) Editor : Syahaamah Fikria