”Terkait Borobudur, kita semua sepakat untuk menjaganya agar tidak rusak atau bahkan dijarah oleh orang-orang tidak bertanggungjawab karena merupakan warisan budaya. Tapi seharusnya tidak perlu dihembuskan isu itu karena masih dalam kajian,” kata Quatly, Jumat (10/6).
Menurutnya, isu menaikan harga masuk candi utama berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung. Sehingga berdampak secara ekonomi, terutama pedagang dan warga sekitar. Seharusnya dicarikan solusi yang tepat, salah satu membatasi dan pengetatan kriteria siapa saja yang bisa masuk candi utama Borobudur.
”Jadi bukan masalah harga tiket masuknya. Tapi klasifikasikan wisatawan yang boleh masuk,” imbuh politisi PKS ini.
Dia mengingatkan pemerintah tidak lagi menghembuskan isu sebelum benar-benar disetujui semua pihak. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berencana menaikkan tarif naik ke Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu.
Luhut mengatakan, sedang dilakukan evaluasi terkait pengelolaan Borobudur. Namun belum dapat memastikan soal kemungkinan tiket naik atau tidak. Rencana tersebut akhirnya ditunda sembari evaluasi pengelolaan Candi Borobudur selama 1 tahun kedepan. (adi) Editor : Damianus Bram