Menurut Rudy, panggilan akrabnya, bantuan RTLH diberikan kepada siapapun yang memang pantas dan layak menerima bantuan itu.
“Siapapun yang dibantu Baznas itu tidak memandang partai apa, suku apa, dan golongannya apa,” ungkap Rudy kepada Jawa Pos Radar Solo, Selasa (3/1/2023).
Rudy meminta pihak-pihak yang mengkritik Ganjar, agar melihat ke belakang. Menurutnya NKRI berdiri karena proses politik. Sehingga, dia mengatakan, pengurus partai dapat bantuan dari Baznas adalah hal yang layak.
“Partai di pusat itu kalau yang namanya evaluasi berdirinya partai, kepengurusan itu sampai di tingkat bawah. Lah nek pengurus partai itu tak dianggap masyarakat, lah wong partai tidak bisa menghidupi pengurusnya kok, terus bagaimana,” urainya.
Rudy menilai pihak-pihak yang mengkritik langkah Ganjar memberikan bantuan Baznas untuk kader PDIP, tidak paham tentang peran parpol. “Itu mengkritisi, malah justru enggak paham tentang parpol. Adanya NKRI ini adalah proses politik dari parpol,” ujar dia.
Rudy mencontohkan, dalam penyusunan anggaran kegiatan mesti melibatkan utusan-utusan atau anggota DPRD dari parpol.
“Ganjar memberikan bantuan RTLH kepada pengurus PDIP ya ora salah, sangat boleh. Dan Ganjar kader PDIP, dadi nek mbantu neng PDIP ya bener banget. Setiap warga negara punya hak yang sama. Jadi tak ada istilah kebetulan itu pengurus PDIP,” kata dia.
Ditanya apakah pengurus PDIP memenuhi kriteria menerima bantuan RTLH, Rudy meyakini harus memenuhi berbagai aspek. Apalagi menurutnya ada mekanisme pengecekan ketat terhadap calon penerima bantuan. Terlebih kader tersebut menurutnya pengurus tingkat bawah.
“Nek pengurus parpol di tingkat pusat ora mungkin entuk RTLH. Kui paling pengurus ranting, anak ranting, PAC ngono kui. Dan itu sah, Ganjar adalah petugas parpol dari PDIP, nek PDIP didisike sik ya wes wajar ta. Dan enggak perlu dikritisi itu,” pungkas Rudy. (atn/nik) Editor : Damianus Bram