Dikatakan Ganjar, dengan banyaknya laporan dan aduan tersebut, membuktikan masyarakat peduli dengan pembangunan daerahnya. Sejalan dengan itu, kecekatan respons pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah pun diuji agar bisa segera melakukan tindak lanjut.
"Aduan masyarakat membantu. Jadi kalau masyarakat mengadu, saran saya diklarifikasi, tabayyun ya. Kedua, pemerintah nggak perlu sensi, karena aduannya itu tentu saja membantu kita, koreksinya bagus, terus kita respons," kata Ganjar usai mengecek pekerjaan perbaikan jalan di Kabupaten Grobogan, Kamis (15/6). Perbaikan jalan itu dilakukan menyusul adanya aduan masyarakat melalui LaporGub.
Diakui Ganjar, respons atau tindak lanjut memang tidak bisa dilakukan seketika. Untuk itu, pemerintah pun dituntut harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan pemerintah harus ada tahapannya.
"Ini yang harus kita sampaikan, sehingga masyarakat teredukasi dengan baik, bagaimana proses perencanaan pembangunan itu," jelasnya.
Ganjar mencontohkan perbaikan ruas jalan Gadoh-Gunungtumpeng. Masyarakat pernah melapor ke LaporGub terkait kondisi jalan yang rusak parah. Dalam hal ini, kecekatan pemerintah daerah pun diuji.
"Ternyata yang di sebelah sana sudah disiapkan oleh bupati. Tapi masyarakat punya cara pandang sendiri. Pak belum selesai, masyarakat kan tidak tahu bagaimana tahapan-tahapan yang musti dilakukan. Tapi masyarakat yang paham ketika diajak Musrenbang, ia pasti tahu bahwa ini harus bertahap. Nah pentahapan inilah yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat agar ada kok ini kita kerjakan, tapi sabar ya karena ada keterbatasan," jelasnya.
Contoh lain adalah laporan yang masuk ke LaporGub tentang kondisi SDN 1 Karangwader, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang rusak parah. Menurut Ganjar, di era digital ini banyak orang yang lebih suka memviralkan sesuatu. Padahal kalau itu ditanyakan dengan baik dengan pihak yang berwenang, akan mendapatkan jawaban yang jelas bagaimana duduk persoalannya.
"SD tadi dilaporkan ke LaporGub. Itu ternyata juga karena masyarakat di era digital lebih suka memviralkan. Kalau sebenarnya itu ditanyakan kepada dinas terkait mungkin akan terjawab. Pemkab sudah menganggarkan di APBD perubahan nanti, pasti akan selesai," ujarnya.
Bahkan, Ganjar mengecek langsung kondisi sekolah yang dilaporkan rusak parah itu. Baginya, itu suatu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam merespons aduan yang masuk.
"Tugas kami, begitu mendapat laporan ya itu bagian dari kepedulian saja. Kalau komitmen pemerintah daerah bilang, Pak Gub sudah saya siapkan, oke siap akan dibangun, kurangnya berapa kita akan bantu," papar dia.
Ganjar juga menyinggung tentang relasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, dalam menanggapi laporan atau aduan masyarakat, relasi itu harus terbentuk dalam satu garis koordinasi sehingga dapat segera diselesaikan.
"Sekali lagi karena semangat dan komitmennya bagus. Maka relasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kalau kita dalam satu garis yang sama, Insya Allah akan cepat," tandas dia. (bay/ria) Editor : Syahaamah Fikria