RADARSOLO.COM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tegaskan tak ada lobi-lobi saat memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Di mana putusan MK itu dinilai telah memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, melenggang ke panggung Pilpres 2024.
“Enggak ada, lobi-lobi gimana? Sudah baca putusannya belum?” kata Anwar Usman usai sidang tertutup dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung II MK, Jakarta, Selasa petang (31/10), dilansir dari Antara.
Diketahui gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA) atas nama Almas Tsaqibbirru Re A.
Dengan dikabulkannya sebagian gugatan itu oleh MK, maka kini syarat usia capres-cawapres menjadi minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Anwar mengatakan, bila ada proses lobi-melobi, maka hasil putusan perkara yang diajukan oleh mahasiswa UNSA tersebut tidak akan seperti itu.
“Bah! Ya, kalau begitu, putusannya masa begitu,” ucap Anwar.
Pemeriksaan perkara itu sebenarnya cukup berisiko bagi Anwar Usman. Lantaran perkara itu rawan dikaitkan dengan konflik kepentingan atas Gibran Rakabuming Raka, yang tak lain adalah keponakannya sendiri.
Disinggung terkait dirinya yang tak mengundurkan diri ketika memeriksa perkara tersebut, Anwar Usman mengatakan jika sebuah jabatan telah diatur oleh Tuhan.
“Yang menentukan jabatan milik Allah Yang Maha Kuasa,” ucapnya.
Sebelumnya, kuasa hukum salah satu pelapor yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Violla Reininda mengatakan, Anwar Usman telah melakukan lobi kepada delapan hakim konstitusi lainnya.
“Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangkutan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan memutus perkara dan juga terlibat aktif untuk melakukan lobi dan memuluskan lancarnya perkara ini agar dikabulkan oleh hakim yang lain," kata Violla.
Violla merupakan perwakilan kuasa hukum dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS). Yakni kumpulan guru besar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam perkara nomor Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A. (antara/ria)
Editor : Syahaamah Fikria