RADARSOLO.COM - Krisis konstitusi yang terjadi saat ini, dinilai, akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan.
Hal itu diungkapkan Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor.
Dia mengatakan, politik dinasti untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), bisa berpotensi menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.
Hal itu menyusul putusan MK (Mahkamah Konstitusi) atas Perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres, yang dinilai sarat nepotisme.
Presiden Jokowi disebut punya andil dalam putusan tersebut. Ditambah lagi Ketua MK Anwar Usman, yang mempunyai hubungan kerabat dengan Jokowi, yakni adik ipar.
Sehingga muncul penilaian jika putusan MK itu hanya memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka melenggang ke panggung Pilpres 2024. Di mana saat ini, putra sulung Presiden Jokowi itu resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.
Firman Noor mengungkapkan, dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut-larut adalah hancurnya demokrasi rasional.
“Ya hancurnya demokrasi rasional,” ujarnya, Selasa (7/11).
Dia menegaskan, demokrasi dibangun berlandaskan rasionalitas. Bukan ikatan kekeluargaan atau keturunan.
“Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik lebih teruji tapi harus. Kalau dari anak kemarin sore, simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tidak mengerti itu,” terangnya.
Menurutnya, yang terjadi di Indonesia adalah politik dinasti. Para elite hanya bekerja atas dasar kepentingan mereka sendiri. Tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat banyak. Dan, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan.
“Yang terjadi saat ini adalah ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan lain-lain,” tegas dia.
Sebelumnya, profesor Politik Islam Global asal Australia, Greg Barton mengatakan, langkah Jokowi melakukan segala cara untuk meloloskan putranya sebagai cawapres sebagai tindakan yang terburu-buru.
"Sayang sekali, dia (Jokowi) mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak keberatan kalau anaknya dikasih masa depan. Tapi, ini seolah terlalu terburu-buru," kata Greg dalam podcast yang dipandu Akbar Faisal.
Dia menilai, putusan MK beberapa waktu lalu itu banyak membuat orang kecewa. Kemudian, hal ini berdampak pada wajah demokrasi di Indonesia. “Dalam beberapa hal ada pemerosotan demokrasi di bawah pemerintahan Pak Jokowi,“ tuturnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, meski ditinggal kawan lama, namun sikap Presiden Jokowi jelas.
“Bagi Jokowi pasti jalan terus. Semua sudah terjadi. Gibran sudah daftar ke KPU berdampingan dengan Prabowo Subianto. Bagi Jokowi, tak ada lagi menoleh ke belakang,“ kata Adi.
Saat ini, Gibran Rakabuming Raka sudah maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sebagai orang yang berkuasa, tentu Jokowi akan mengarahkan semua sumber daya untuk memenangkan sang putra.
“Fokus ke depan menangkan Gibran dengan semua resource yang ada. Terutama yang konsisten di barisan jokowi. Sementara yang beda sikap pasti ditinggalkan,” imbuh Adi.
Namun, yang patut disayangkan, hubungan keluarga Jokowi dengan partai yang membesarkannya, yakni PDIP, kini bagai api dalam sekam. Tidak ada yang mundur, tidak ada komunikasi.
“Tapi memang harus diakui bahwa saat ini Jokowi melawan pendukungnya sendiri yang selama ini pasang badan membela Jokowi,” sebut Adi.
Termasuk juga dengan kawan-kawan lamanya. Seperti mantan Wali Kota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, tokoh PDIP Solo Seno Kusumoharjo, atau bahkan para petinggi PDIP, kini hubungannya juha tidak baik-baik saja.
Retaknya hubungan mereka, kata Adi, sebenarnya tidak menguntungkan Jokowi.
“Secara persepsi tak menguntungkan Jokowi. Karena mereka meninggalkan Jokowi bukan hanya dengan luka hati, tapi dengan mengkritik habis Jokowi juga,“ kata dia.
Meski kini Jokowi mendapat kawan baru dari koalisi baru. Namun, ucap Adi, kehilangan orang-orang yang setia sangatlah merugikan. (*/ria)
Editor : Syahaamah Fikria