RADARSOLO.COM - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengungkap film Dity Vote cenderung masih "ringan" karena hanya menguak 25 persen dari seluruh kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Tak terima dengan pernyataannya itu, Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) melaporkan Jusuf Kalla atas dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu.
Selain Jusuf Kalla, Advokat Lisan juga melaporkan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar atas tuduhan yang sama ke Bawaslu.
Perwakilan Advokat Lisan, Ahmad Fatoni menilai, Jusuf Kalla telah membangun narasi soal kecurangan pemilu saat menjawab pertanyaan awak media terkait film Dirty Vote.
"Pak Jusuf Kalla menyampaikan di dalam film Dirty Vote itu baru 25 persen yang disampaikan. Jadi seolah-olah mau membangun narasi kecurangan itu lebih dari pada 25 persen. Dan itu dilakukan pada saat masa tenang," tutur Ahmad Fatoni, Selasa (13/2).
Sementara itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilaporkan atas postingannya di akun X, yang meng-upload trailer film Dity Vote dan membuat cuitan yang dinilai menyudutkan salah satu paslon.
Di mana cuitan itu, disebut Ahmad Fatoni, di-upload bertepatan dengan masa tenang kampanye.
"Kita tahu dalam akun X atau Twitter dari Pak Cak Imin dia meng-upload trailer film Dirty, Vote yang di dalamnya kita duga juga banyak hal-hal yang tendensius isinya. Yaitu menyudutkan salah satu paslon. Meski di dalamnya juga ada paslon-paslon lain, tapi lebih spesifik ke paslon 02," papar dia.
Menurutnya, cuitan Cak Imin dan komentar Jusuf Kalla soal film Dirty Vote itu mengandung unsur kampanye terselubung
Adapun laporan ke Bawaslu telah diterima dan teregister dengan pelapor atas nama Suprayondo.
Yakni dengan Nomor: 097/LP/PP/RI/00.00/II/2024/ tertanggal 13 Februari 2024 dengan terlapor Muhaimin Iskandar.
Serta Nomor 098/LP/PP/RI/00.00/II/2024/ tertanggal 13 Februari 2024 dengan terlapor Jusuf Kalla.
Pernyataan Jusuf Kalla
Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) saat ditanya awak media ikut memberi komentar atas film Dity Vote yang menggegerkan publik jelang Pemilu 2024.
Jusuf Kalla mengapresiasi peluncuran film dokumenter itu.
Namun, dia menyebut film itu masih cenderung "ringan" dalam menguak seluruh kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Bahkan, politisi yang menjabat wapres di periode I Presiden Jokowi itu mengungkap, Dity Vote hanya mengungkap 25 persen dari keseluruhan kecurangan yang sebenarnya terjadi.
"Tapi bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini tidak, masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu," ujar JK, dilansir dari JawaPos.com.
"Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah, di kampung-kamkung, kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," imbuh dia.
Jusuf Kalla menambahkan, sebenarnya masih banyak hal terkait kecurangan yang belum diangkat dalam film itu.
"Mungkin sutradaranya lebih sopan. Masih sopan, tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," ucap Jusuf Kalla.
Jubir JK Tanggapi Laporan
Sementara itu, juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mempertanyakan dasar pelaporan yang dilakukan Advokat Lisan ke Bawaslu.
Sebab, menurut dia, pernyataan Jusuf Kalla soal film Dirty Vote itu keluar karena menjawab pertanyaan dari wartawan.
"Saat itu Pak JK hanya menjawab pertanyaan wartawan yang meminta tanggapan atas komentar TKN Prabowo yang menyebut Dirty Vote sebagai fitnah," papar Husain.
"Lalu Pak JK menjawab tunjukkan di mana fitnahnya. Apa masalahnya dengan jawaban Pak JK?" imbuh dia.
Lebih lanjut, dijelaskan dia, Jusuf Kalla saat itu mempertanyakan soal tudingan fitnah dalam film Dirty Vote.
Sehingga Jusuf Kalla tidak membangun narasi baru dari film Dirty Vote tersebut.
"Pak JK mengatakan orang bisa mengatakan fitnah. Tapi tunjukkan di mana fitnahnya. Karena dalam Dirty Vote, yang ditampilkan pertama adalah data jejak digital lalu komentari," beber Husain.
"Pak JK tidak membangun narasi baru," tandas dia. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria