RADARSOLO.COM – Tiga tahun kepemimpinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, belum ada hal spektakuler dan menonjol yang dicapai.
Hal itu diungkapkan pihak legislator di DPRD Kota Solo.
Ketua Komisi I DPRD Kota Solo FX Suharsono menilai, pemerintahan Wali Kota Gibran dan Wawali Teguh sejak dilantik 26 Februari 2021, belum menunjukkan progres seperti yang diharapkan.
Secara tegas dia menyebut, dalam tiga tahun terakhir tidak ada yang spektakuler.
“Terlepas dari adanya beberapa penghargaan, secara global saya melihat tidak ada sesuatu yang 'wah' di Solo," ujar Suharsono, Selasa (27/2) siang.
"Tiga tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih, belum ada yang spektakuler. Hanya melanjutkan yang kemarin,” imbuh dia.
Komentar kritis ini dilontarkan, mengacu pada program-program yang telah dirumuskan dalam perencanaan dan capaian prestasi Pemkot Solo dari tahun ke tahun.
Suharsono sengaja membatasi penilaiannya di luar 17 proyek strategis yang digembar-gemborkan banyak pihak sebagai prestasi apik Wali Kota Gibran.
Sebab, sejatinya program-program itu tidak lain merupakan bantuan dari pemerintah pusat maupun hibah CSR dari berbagai pihak.
“Saya pikir nggak optimal ya pemerintahan ini, baik dalam konteks pembangunannya maupun dalam pelayanan publiknya," papar Suharsono.
"Banyak pembangunan yang dari CSR maupun pemerintah pusat (APBN), seperti Masjid Zayed, elevated railway (rel layang jalur ganda Simpang Joglo,Red) dan sebagainya. Banyak dari CSR dan APBN,” beber dia.
Baca Juga: Ratusan Makam di Klaten Dipindahkan, Agar Jalan Tol Solo-Jogja Bisa Dilewati saat Mudik Lebaran
Dari segi pelayanan publik khususnya yang terkait dengan bantuan sosial, sambung dia, Pemkot Solo dinilai tidak cukup baik dalam praktik di lapangan.
Sampai saat ini masih banyak data warga miskin penerima bantuan sosial (bansos) yang belum sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Akibatnya banyak persoalan yang muncul di masyarakat karena data yang tidak tepat itu.
“Banyak keluhan muncul dari masyarakat. Misalnya dulu dapat sekarang tidak dapat. Ada yang dianggap mampu, malah menerima bantuan, sementara yang biasanya dapat tidak menerima," papar dia.
Hal itu, kata Suharsono, menjadi PR Pemkot Solo di kepemimpinan Gibran-Teguh. Serta DPRD Kota Solo yang akan terus mengontrol.
Lebih lanjut, catatan lain yang disampaikan ketua Komisi I itu adalah tidak tercapaianya target pendapatan asli daerah (PAD) dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mencontohkan pada 2023, PAD yang ditargetkan senilai Rp 782,9 miliar.
Namun, hanya terealisasi Rp 632 miliar.
Selisihnya sampai Rp 150 miliar yang kemudian di-refocusing karena tidak mencapai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
“Refocusing itu urgensinya kan untuk darurat, tapi refocusing di sini karena PAD tidak tercapai. Ini kan nggak pas. Artinya kinerjanya buruk dalam hal PAD," ujar dia.
"Wali kota jangan hanya pintar mendatangkan DAK dan DAU, atau CSR. Tapi juga harus bisa meningkatkan PAD. Kalau PAD tak sesuai target terus, kalau dilepas pusat, ya akan ambruk,” tegas dia.
Suharsono juga menyorot target penurunan angka kemiskinan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Khususnya jika dikaitkan dengan persentase jumlah penduduk miskin pada 2023 yang jumlahnya masih 8,44 persen.
Masih merujuk RPJMD yang sama, pihaknya juga menyorot target ruang terbuka hijau (RTH), belum lagi sektor pendidikan dan sebagainya.
“Soal angka kemiskinan sebetulnya target per tahun harus turun berapa persen, itu bisa dihitung. Lha ini treatment-nya seperti apa? Apakah targetnya menurunkan angka kemiskinan atau hanya mencari target penerima bansos," beber Suharsono.
Sebab, lanjut dia, dalam melaksanakan pembangunan itu semestinya mengacu pada RPJMD.
"Nah, RPJMD ini adalah angka statistik yang harus dipenuhi,” tandas dia. (ves/ria)
Editor : Syahaamah Fikria