RADARSOLO.COM - Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka merespons santai soal pengadilan rakyat yang diserukan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. Berbeda dengan respons istana yang tidak menghendaki cara jalanan, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru mempersilakan. Sekalipun dia juga meminta pihak terkait agar menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditemui di Balai Kota Solo, Jumat siang (15/3), cawapres yang masih aktif menjabat wali Kota Solo ini menaanggapi seruan pengadilan rakyat dengan santai. Secara pribadi, Gibran tak menyoal jika ada pihak yang menginginkan pengadilan rakyat.
"Ya monggo (silakan)," hemat Gibran.
Gibran tak menyoal seruan akademisi yang vokal menyerukan kecurangan pemilu melalui film Dirty Vote itu. Kendati demikian, dia mendorong agar pihak-pihak terkait menggunakan cara-cara yang konstitusional. Jika memiliki bukti kecurangan di Pilpres 2024, pihak terkait bisa menggungat ke MK.
Hal serupa juga disampaikan, saat disinggung terkait langkah Ganjar Pranowo yang mengajak pengacara dan ahli IT untuk menggugat pilpres ke MK.
"Ya monggo," beber Gibran.
Sekadar informasi, belum lama ini Zainal Arifin Mochtar yang akrab disapa Uceng itu menyerukan pengadilan rakyat. Hal tersebut disampaikan Uceng di sela gerakan Kampus Menggugat di Balairung UGM, Bulaksumur, Sleman, Selasa (12/3).
Menurut Uceng, pengadilan rakyat menjadi penting ketika lembaga negara tidak serius mengadili. Tidak serius menjatuhkan sanksi dan penghukuman. Maka rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat.
Hal itu sontak menuai respons dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari istana. Melalui keterangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, istana menunjukkan ketidaksepakatan dengan pengadilan jalanan yang dihembuskan akademisi UGM itu.
"Kita negara hukum. Jangan diselesaikan dengan cara-cara jalalanan," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3). (ves/fer)
Editor : fery ardi susanto