RADARSOLO.COM - Serangan ransomware yang diluncurkan hacker ternyata berhasil mengobrak-abrik Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama grup Telkom.
Bahkan hacker atau peretas yang meluncurkan tersebut meminta tebusan sejumlah USD 8 juta atau berkisar Rp 131 miliar lebih.
Dengan kejadian ini, pemerintah dibuat takluk dan serasa tak berdaya menghdapi hacker. Data masyarakat hilang, lepas begitu saja ke tangan hacker.
Sebabnya adalah pemerintah ogah membayar tebusan yang diminta kelompok peretas tersebut.
Akhirnya, data PDN lebih itu direlakan untuk menjadi milik hacker atau para peretas.
Kejadian ini pun menjadi sorotan netizen tanah air. Mereka geram luar biasa dengan kinerja Kemenkominfo.
Pasalnya ini bukan kali ini pertama kedaulatan siber di Indonesia diinjak-injak oleh berbagai aksi serangan siber.
Hal ini membuat munculnya petisi di website Change.org yang meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur.
Kinerja Menkominfo Budi Arie Setiadi yang merupakan Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) disebut berantakan.
"PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" demikian bunyi judul petisi yang meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur.
Petisi tersebut diketahui dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet.
Dilansir dari JawaPos.com, pada Jumat (28/6/2024) pagi, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 6.000 orang.
Petisi tersebut dibuat dua hari lalu atau pada Rabu (26/6/2024). Tujuannya Menkominfo Budi Arie Setiadi yang diminta untuk mundur.
Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo muncul setelah Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware.
Tuntutan agar Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) itu mundur dari jabatan Menkominfo itu juga sempat menjadi pembicaraan hangat di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Budi Arie Setiadi merespons desakan masyarakat yang meminta dirinya mundur dari jabatan menteri. Budi menyatakan bahwa permintaan itu merupakan hak setiap masyarakat.
"Ah no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," kata Budi Arie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Budi Arie mengklaim, hasil rapat kerja dengan Komisi I DPR tidak ada bukti terjadinya kebocoran data masyarakat.
"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," ucap Budi.
Budi Arie berjanji akan mengungkap ke publik pelaku peretasan PDN tersebut. Menurutnya, peretasan itu dilakukan oleh perorangan dengan motif ekonomi.
"Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara tapi perorangan dengan motif ekonomi," pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram