RADARSOLO.COM–Musim kemarau sudah di depan mata. Pemerintah daerah mulai pasang kuda-kuda.
Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
"Saat ini lima kabupaten/kota belum menetapkan (status darurat kekeringan), karena kondisinya masih aman," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana saat rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa (23/7/2024).
Sesuai data per 22 Juli 2024, kata Nana Sudjana, upaya dropping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota.
Rinciannya untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 kepala keluarga (KK) atau 26.725 jiwa.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023.
Puncak musim kemarau 2024 berada di bulan Juli.
Meskipun demikian, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah antisipasi bencana kekeringan.
Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2024.
Berikutnya melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
"Tiap tahun kami menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kami lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," ujar Nana Sudjana.
Dalam kesempatan itu, Pj gubernur Jateng mengimbau kepada bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan.
Baca Juga: Pengelolaan JDIH Pemprov Jateng Diapresiasi Kemenkum HAM, Ini Harapan Pj Gubernur Nana Sudjana
Terutama pada potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih.
Selanjutnya mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya.
"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," imbaunya.
Menurut dia, upaya-upaya itu perlu dilakukan. Mengingat pada 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah kekurangan air bersih saat kemarau.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, mulai pekan ketiga Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm.
Situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.
"Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi,” terangnya.
“Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla," imbuh Suharyanto.
Pada 2023 lalu, kata Suharyanto, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah.
Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya.
Diantaranya menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng berupa peralatan dan anggaran operasional.
BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu untuk distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau teratasi.
"Pak Pj gubernur Jateng tadi memberikan penekanan, kami sepakat akan memberikan bantuan distribusi air untuk daerah yang membutuhkan," ungkap Suharyanto. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono