RADARSOLO.COM-Bawaslu Boyolali mengidentifikasi wilayahnya terkategori tingkat kerawanan tinggi dalam beberapa aspek saat pelaksanaan Pilkada 2024.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Boyolali Muhamad Mahmudi mengungkapkan, kerawanan tersebut didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022.
Serta pemantauan yang dilakukan pada Pemilu 2024. Ditambah hasil pengawasan oleh Panwaslu di 22 kecamatan.
“Tahapan Pemilu 2024 yang memiliki kerawanan tinggi meliputi pungut hitung, rekomendasi logistik, hingga sengketa pemilu,” ujar Mahmudi, Senin (2/9/2024).
“Peningkatan tren kerawanan ini terlihat dari tingginya potensi PSU (pemungutan suara ulang), di mana pada Pemilu 2024 terdapat 6 TPS yang harus mengulang pemungutan suara. Menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah," imbuh dia.
Selain itu, isu netralitas ASN, TNI, dan Polri juga menjadi perhatian serius Bawaslu Boyolali.
Meskipun rekomendasi Bawaslu terkait netralitas terus diberikan, potensi pelanggaran diprediksi meningkat. Terutama dalam sengketa dan proses pemilihan.
Bawaslu Boyolali juga menyoroti kerawanan sedang pada tahap verifikasi data calon dan pelaksanaan kampanye.
Potensi pelanggaran terkait kampanye yang tidak sesuai ketentuan, serta kampanye yang difasilitasi KPU namun tidak memenuhi aturan, juga menjadi perhatian khusus.
"Kerawanan rendah, seperti politik uang, terpantau minim laporan. Pada Pemilu 2024, Bawaslu tidak menerima banyak laporan atau temuan terkait politik uang," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali Widodo menjelaskan, 6 kali PSU pada Pemilu 2024, meningkat drastis dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya 1 kali PSU.
Sebagai upaya antisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu Boyolali melakukan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif di masyarakat desa dan kelurahan.
Baca Juga: Nasib Patung Ir Soekarno di Tengah Revitalisasi Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri
Termasuk meminta KPU Boyolali lebih profesional dalam pembekalan penyelenggara pemilu di tingkat bawah.
Kepala Badan Kesbangpol Boyolali Arif Budiman Noeryanto menegaskan, pemkab telah mendeklarasikan netralitas ASN sejak 2023.
Selain itu, SK Bupati terkait netralitas ASN masih berlaku hingga saat ini.
"Kami juga terus menjalankan Satgas Netralitas yang akan ditempatkan di desk pemilu, yang berfungsi sebagai penjaga netralitas dan pengawalan proses Pilkada 2024," ungkap Arif. (rgl/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono