RADARSOLO.COM - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menanggapi beredarnya video viral yang diduga memperlihatkan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro lakukan kekerasan terhadap pegawai.
Saat ini, pihak kementerian tengah mendalami informasi dan mengumpulkan bukti terkait insiden tersebut.
"Kami menerima berbagai laporan dan sedang mendalami informasi yang ada. Video itu bersifat tendensius, dan kami belum bisa memastikan keasliannya. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan," kata Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, Senin (20/1/2025).
Kronologi Dugaan Kekerasan Sang Menteri
Rekaman suara yang beredar di media sosial, dibagikan akun X @cjournalist_ID.
Dalam rekaman suara yang viral itu memperdengarkan dugaan Mendiktisaintek Satryo melampiaskan kemarahan kepada seorang pegawai rumah dinas di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Dalam percakapan tersebut, Satryo disebut marah akibat masalah air yang mati di rumah dinas.
Pegawai yang diketahui laki-laki terdengar meminta maaf berulang kali.
Mohon maaf saya pak. Iya mohon maaf sekali lagi," kata pegawai rumah dinas Satryo Soemantri.
Namun, suara keras menyerupai lemparan benda terekam, diikuti dugaan tamparan.
"Sengaja, membuat rumah ini nggak ada air. Tadi air hidup, kok tiba-tiba mati. Ulah si Ricky, kamu diam saja? Nggak tanggung jawab sama sekali," kata pria yang diduga Satryo dalam rekaman tersebut.
Aksi Protes Pegawai Kemendiktisaintek
Polemik dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro makin panas setelah ratusan pegawai Ditjen Dikti menggelar aksi protes di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta.
Mereka mengenakan pakaian hitam, mereka memprotes tindakan pemecatan sepihak terhadap Neni Herlina, seorang Pranata Humas Ahli Pratama dan Penjabat Rumah Tangga Kemendiktisaintek.
Pemecatan itu diduga dilakukan tanpa surat keputusan resmi.
"Pemecatan seharusnya dilakukan sesuai prosedur, dimulai dari tindakan disiplin, bukan langsung diberhentikan," ujar salah satu peserta aksi.
Neni mengaku tidak menerima surat keputusan formal terkait pemecatannya, yang menimbulkan keresahan di kalangan pegawai lainnya.
Dialog dengan Pimpinan Kemendiktisaintek
Merespons situasi tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, mengadakan dialog terbuka dengan para pegawai.
Ia menegaskan bahwa kementerian akan mencari solusi terbaik terkait berbagai dinamika yang muncul selama masa transisi pemerintahan.
"Rotasi, promosi, dan mutasi ASN selama masa transisi adalah hal wajar dalam upaya penyegaran organisasi. Kami akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan pegawai," ujar Khairul dalam pernyataan resminya.
Khairul juga menekankan, kementerian terbuka terhadap masukan, baik dari internal maupun publik untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan profesional. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria