RADARSOLO.COM - Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto terus menggenjot agar angka kemiskinan di Jateng turun pada tahun ini. Hal itu dia ungkapkan usai menghadiri focus group discussion (FGD) bertema “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” yang berlangsung di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa sore (21/1).
Dia mengungkap alasan di balik berlangsungnya FGD itu, salah satunya ialah agar pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah tahun ini tak terlambat. Tidak seperti tahun sebelumnya. Terlebih, lanjut Sumanto, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih berada di atas nasional.
“Jadi kalau hari ini kami bicara tentang mengentaskan kemiskinan, sehingga apa yang harus dilakukan tidak seperti tahun lalu, yakni terlambat. Kami berikan itu, supaya bisa angka kemiskinan turun. Kita (persentase Jateng, Red) kan masih di atas rata-rata nasional,” jelas Sumanto.
Sumanto menyebut, kemiskinan di Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sudah di angka satu digit alias 9,58 persen. Kendati begitu, perlu ada upaya lanjutan untuk menekan angka tersebut.
“Upaya selanjutnya ialah satu data, dari kesimpulan datanya valid, data tentang pangan juga terus terang. Apa yang harus kita lakukan kan bisa kita hitung. Kalau datanya satu data saja, mungkin bisa kita laksanakan sesuai program,” paparnya.
Menurutnya, penyatuan data itu nantinya akan ada sinkronisasi dengan seluruh OPD terkait.
“Ini akan dilakukan sinkronisasi di antara seluruh dinas, seluruh stakeholder yang ada. Makanya yang tadi hadir ada BI, OJK, BPK, dalam rangka evaluasi,” jelas Sumanto.
Lebih lanjut, Sumanto juga menyebut isu kemiskinan tergolong strategis. Sebab, kemiskinan masih menjadi pokok pembicaraan dari tingkat pusat hingga bawah.
“Ini (isu kemiskinan) terus muncul sampai dengan tingkat RT hingga presiden. Eksekusinya bagi provinsi itu yang harus kita tekankan bersama. Sebetulnya kemiskinan ini harus ada koordinasi antara provinsi, pusat, dan kepala daerah,” tegas Sumanto.
Menurutnya, dalam mengentaskan kemiskinan, provinsi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, yang paling paham soal pemetaan kemiskinan maupun pengentasannya menurut Sumanto ialah pemda.
“Yang paling utama yang tahu medan wilayah di tingkat grassroot ya bupati. Kalau peserta hari ini tidak lapor bupati terpilih ya sia-sia juga, karena kebijakan utamanya ada di situ. Kapan kita akan action. Action-nya ada di 2026 mestinya, karena anggaran di tahun ini sudah ditetapkan,” pungkasnya. (Rud/nik)
Editor : Niko auglandy