RADARSOLO.COM – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) turut terkena dampak efisiensi anggaran pada pagu anggaran 2025.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa kementeriannya melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 14,3 triliun.
"Kami menyampaikan secara ringkas apa yang dilakukan oleh Kementerian kami dengan adanya permintaan efisiensi dari Dirjen Anggaran sebesar Rp 14,3 triliun," ujar Satryo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Satryo memastikan bahwa gaji dan tunjangan pegawai Kemendikti Saintek, yang berjumlah Rp 13,512 triliun, tidak terkena pemangkasan.
Namun, beberapa program lain mengalami penyesuaian anggaran, termasuk tunjangan dosen non-ASN yang semula Rp 2,7 triliun dipangkas sebesar Rp 676 miliar.
Tidak hanya itu saja, bantuan sosial berupa beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, juga mengalami pemotongan anggaran.
Awalnya KIP dialokasikan sebesar Rp 14,698 triliun, tetapi mengalami efisiensi sebesar 9 persen atau Rp 1,319 triliun.
"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," kata Satryo.
Selain itu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang semula memiliki pagu Rp 164,7 miliar terkena pemotongan 10 persen atau Rp 19,47 miliar.
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) juga mengalami efisiensi sebesar 10 persen dari pagu awal Rp 213,73 miliar.
Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) dipangkas 25 persen dari pagu awal Rp 85,348 miliar, sementara beasiswa dosen dan teknik dalam dan luar negeri juga terkena pemotongan 25 persen dari pagu awal Rp 236,8 miliar.
Satryo menegaskan bahwa kementeriannya tengah berupaya mengembalikan anggaran ini ke pagu semula.
Program Sekolah Unggulan Garuda, yang semula memiliki pagu Rp 2 triliun, juga mengalami pemangkasan sebesar 60 persen.
Satryo mengusulkan agar program ini tetap mendapatkan anggaran penuh karena termasuk dalam program QuickWin yang diharapkan bisa memberikan dampak cepat bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Selain itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang awalnya dialokasikan Rp 6,018 triliun mengalami pemangkasan hingga 50 persen.
Satryo memperingatkan bahwa pemotongan ini dapat berdampak pada kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi negeri.
Efisiensi juga menyasar program revitalisasi perguruan tinggi negeri, dengan pemotongan 5 persen dari pagu awal Rp 856,2 miliar.
Satryo mengajukan permohonan agar anggaran ini dapat dikembalikan ke jumlah semula untuk menghindari dampak negatif pada pembangunan dan peningkatan kualitas perguruan tinggi. (dam)
Editor : Damianus Bram