RADARSOLO.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, LPDP, dan Beasiswa Indonesia Bangkit tidak akan terdampak efisiensi anggaran.
"Kami tegaskan bahwa beasiswa KIP Kuliah tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Dikutip dari JawaPos.com, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran pemerintah untuk beasiswa KIP Kuliah pada tahun 2025 tetap akan disalurkan kepada 1.040.192 mahasiswa penerima, dengan jumlah anggaran mencapai Rp 14,6 triliun.
Bendahara Negara ini pun meminta seluruh penerima Beasiswa KIP Kuliah untuk tetap meneruskan program belajar seperti biasa.
"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kuliah dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," tegasnya.
Selain KIP Kuliah, Sri Mulyani juga memastikan bahwa program beasiswa LPDP di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran.
Hal serupa berlaku untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di bawah Kemendikti Saintek, serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
"Beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa penerima beasiswa LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di bawah Kemendikti Saintek, dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan," lanjutnya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah terancam putus belajar akibat kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikti Saintek. Kabar tersebut memicu reaksi warganet di media sosial X (Twitter).
Dalam unggahan yang beredar, efisiensi anggaran Kemendikti Saintek disebut akan mengurangi biaya untuk Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).
Salah satu warganet menyoroti kebijakan ini dengan mengatakan:
"Semua anggaran dipangkas buat masuk ke dana kementerian, padahal ada yang lebih urgent masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nyari kestabilan penopang di politik, sampai rakyatnya harus banyak dikorbankan, gimana bisa ningkatin kualitas hidup rakyat?” tulis akun @evildeadr***. (dam)
Editor : Damianus Bram