RADARSOLO.COM-Ratusan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Mereka menuntut pencabutan surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK yang dinilai merugikan.
Menurut informasi yang beredar, demo akan berlangsung di tiga lokasi strategis, yaitu:
???? Gedung DPR RI
???? Kantor Kementerian PAN-RB
???? Istana Negara
Para peserta aksi mendesak agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini membatalkan kebijakan penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 dan PPPK hingga Maret 2026.
Dalam flyer yang beredar, tertulis pernyataan keras:
"Nasib 4 juta CASN/PPPK dipertaruhkan!"
Penundaan ini bertolak belakang dengan jadwal yang sebelumnya diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang menyebutkan bahwa:
???? CPNS seharusnya menerima SK dan TMT pada Maret 2025
???? PPPK tahap 1 dijadwalkan mulai bekerja pada Juli 2025
Baca Juga: Mengenal Pracimantoro Wonogiri yang Akan Berdiri Pabrik Semen dengan Nilai Investasi Rp 6 Triliun
Namun, keputusan baru dari MenPAN-RB dan BKN mengubah timeline tersebut, dengan alasan bahwa proses pengangkatan harus dilakukan secara hati-hati.
Akibat polemik ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menegaskan, waktu pengangkatan yang diumumkan seharusnya menjadi deadline, bukan awal pengangkatan.
Menurutnya, CPNS seharusnya diangkat pada April atau Mei 2025, sementara PPPK tahap 1 bisa dimulai pada Juli 2025 tanpa harus dilakukan serentak.
“Dengan adanya deadline tersebut, DPR RI bertujuan agar pengangkatan dipercepat, bukan malah ditunda,” tegasnya.
Zulfikar juga mendorong DPR RI dan MenPAN-RB untuk segera menggelar rapat ulang guna mengklarifikasi kebijakan tersebut dan menghindari polemik lebih lanjut.
Dalam aksi yang digelar, para peserta demo menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya:
✅ Pencabutan surat edaran tentang penundaan pengangkatan CASN dan PPPK
✅ Memastikan pengangkatan CPNS bisa dilakukan paling lambat April atau Mei 2025
✅ Mempercepat pengangkatan PPPK tahap 1 tanpa menunggu Maret 2026
✅ Memastikan status hukum CASN dan PPPK agar tidak terjadi ketidakpastian
Para peserta aksi berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka agar proses pengangkatan berjalan sesuai harapan dan tidak membuat ribuan honorer semakin lama menganggur. (wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono