RADARSOLO.COM - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya rekaman video viral yang memperlihatkan mobil dinas pelat merah Kementerian Pertahanan (Kemhan) berhenti di tepi jalan, diduga melakukan interaksi dengan seorang PSK.
Mobil dinas Kemhan tersebut diketahui berjenis Toyota Fortuner dengan pelat merah bernomor 51692-00.
Dalam video yang viral di medsos, terlihat seorang perempuan mendekati sisi jendela mobil dinas tersebut dan tampak berbincang dengan seseorang di dalam kendaraan.
Narasi yang menyertai video itu menyebutkan adanya dugaan transaksi dengan wanita yang ditengarai sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Kejadian ini langsung menyita perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait siapa sosok di balik kemudi mobil dinas tersebut.
Kemhan Buka Suara
Menanggapi polemik tersebut, pihak Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang buka suara.
Pihaknya meminta masyarakat untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta dikumpulkan secara menyeluruh.
"Terkait video menunjukkan sebuah kendaraan berpelat dinas Kemhan yang diduga terlibat dalam aktivitas tidak pantas di pinggir jalan, kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan," tutur Frega, Rabu (9/4/2025).
Saat ini, kata dia, Kemhan tengah melakukan penelusuran menyeluruh terhadap kebenaran video tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menjunjung tinggi prinsip integritas dan etika dalam menjalankan tugas negara.
Bila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran, maka Kemhan berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas.
"Kementerian Pertahanan memegang teguh nilai kedisiplinan, etika, dan kehormatan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh oknum yang menggunakan kendaraan dinas tersebut, tentu akan diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," tegasnya.
Lebih lanjut, Frega juga mengingatkan bahwa penyebaran video viral tanpa konteks utuh rentan menimbulkan disinformasi.
Ia mendorong masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi kebenarannya, apalagi menyangkut institusi pemerintahan.
"Di era digital, kita harus ekstra hati-hati terhadap diseminasi informasi dapat dengan mudah terjadi misinformasi dan disinformasi tanpa konteks yang utuh," tandas dia. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria