RADARSOLO.COM – Kebutuhan bahan bakar TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang sangat besar membuat total tunggakan mereka kepada Pertamina membengkak hingga mencapai Rp5,4 triliun.
Hal ini diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI pada Senin (28/4/2025).
Laksamana Ali mengakui bahwa tingginya penggunaan bahan bakar di TNI AL tidak bisa dihindari, mengingat kapal-kapal perang harus tetap beroperasi, bahkan saat berlabuh.
“Memang yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut, karena kapal kita walaupun diam saja, tidak bergerak, tapi diesel-nya tetap hidup untuk menghidupkan AC. Karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronika di dalamnya akan rusak. Itu bahayanya,” terang Ali.
Berdasarkan catatan yang disampaikan, TNI AL sebelumnya memiliki tunggakan sebesar Rp2,2 triliun. Kini, ditambah tagihan baru sebesar Rp3,2 triliun, total tunggakan melonjak menjadi Rp5,4 triliun.
KSAL berharap agar tunggakan tersebut dapat dihapuskan atau diputihkan. Ia menilai kondisi ini sangat mengganggu operasional kapal-kapal TNI AL.
“Ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional, dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan kepada Pertamina. Kemudian nanti diatur oleh Kemhan untuk masalah bahan bakar ini langsung, terpusat oleh Kemhan. Harapannya seperti itu,” beber Ali.
Selain itu, Laksamana Ali juga menyoroti soal harga bahan bakar yang harus dibeli TNI AL dengan skema harga industri.
Menurutnya, idealnya bahan bakar untuk keperluan pertahanan nasional mendapatkan subsidi sebagaimana instansi lain yang juga dilayani Pertamina.
“Terus kemudian bahan bakar juga kita masih harga industri, harusnya mungkin bisa dialihkan menjadi subsidi,” ujarnya.
Permintaan ini diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung keberlanjutan operasional dan kesiapan kapal-kapal perang nasional dalam menjaga kedaulatan negara. (dam)
Editor : Damianus Bram