RADARSOLO.COM - Di tengah polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kian memanas, pengamat politik Rocky Gerung justru menyebut pihak Istana sebagai salah satu pemicu kegaduhan.
Rocky menilai, respons keras dari pihak Jokowi dan tim kuasa hukumnya terhadap tuduhan ijazah palsu bukannya meredam kontroversi.
Namun, justru memperbesar kecurigaan masyarakat.
"Kalau disebut bikin gaduh, ya Presiden ke-7 juga bisa dilaporkan balik. Karena sejak awal justru sikap Istana yang membuat publik bertanya-tanya," tutur Rocky di akun YouTube-nya.
"Bukan memberi klarifikasi dengan kepala tenang, malah menyerang balik mereka yang bertanya. Itu yang bikin gaduh,” lanjut Rocky Gerung.
Menurut dia, kritik terhadap pejabat publik adalah bagian sah dari praktik demokrasi.
Ia menegaskan bahwa mempertanyakan keabsahan ijazah seorang kepala negara bukanlah bentuk penghinaan. Melainkan bagian dari hak konstitusional warga.
“Kalau tiap kritik dianggap penghinaan, maka demokrasi runtuh," ucap Rocky.
Lebih lanjut, menurut dia, setiap warga negara berhak bertanya tentang apapun yang menyangkut publik. Termasuk ijazah kepala negara, kebijakan, dan lainnya.
"Presiden itu bukan dewa, dia pejabat publik yang wajib transparan,” ujarnya.
Laporan Balik dari Pihak Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan, melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu.
Laporan itu dibuat pada 30 April 2025.
Jokowi pun telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dan menjawab 35 pertanyaan dari penyidik.
Ia mengaku sudah terlalu lama diam dan merasa harga dirinya telah dilecehkan secara brutal.
“Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Saya sudah cukup lama diam,” ucap Jokowi usai pemeriksaan.
Kuasa hukum Yakup Hasibuan menyatakan bahwa langkah hukum ini bukan untuk membungkam kritik, melainkan demi menjaga marwah pribadi dan jabatan presiden yang pernah dijabat kliennya.
Hingga saat ini, proses hukum atas laporan Jokowi masih berlangsung.
Polisi telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi serta pihak terlapor untuk mendalami tuduhan soal ijazah palsu Jokowi tersebut.
Terbaru, tiga perwakilan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (8/5/2025) untuk menjalani klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Jokowi.
Ketiganya dikenal aktif mengkritisi keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang selama ini menjadi sorotan publik.
"Agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA dalam hal ini keempat orang terkait laporan Bapak Joko Widodo," kata Juru Bicara TPUA, Rahmat Himaran. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria