RADARSOLO.COM- Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Djarum Foundation memperbaiki sebanyak 350 Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat miskin sepanjang 2025.
Deputy Program Director Bhakti Sosial Djarum Foundation Achmad Budiharto menjelaskan, program RSLH ini telah dimulai sejak 2022, dan komitmen untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni terus berlanjut.
"Ini program RSLH pertama kami di Kabupaten Temanggung. Sudah selayaknya kami ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Ini baru awalan saja," kata Budiharto usai acara peresmian dan penyerahan simbolis bantuan RSLH Tahun 2025 di Gedung Sasana Gita, Parakan, Kabupaten Temanggung, Rabu (30/7/2025).
Setiap tahun, jumlah unit RSLH yang diperbaiki terus meningkat. Dimulai dari sekitar 10 unit pada 2022, lalu 25 unit pada 2023.
Peningkatan drastis terjadi pada 2024 dengan 200 unit, dan 2025 ini mencapai sekitar 350 unit.
Bantuan pada 2025 tersebar di Kudus (300 unit), Temanggung (15 unit), Banjarnegara (15 unit), serta masing-masing 10 unit di Demak dan Purbalingga.
Budiharto menambahkan, pihaknya telah merencanakan program hingga 2029, dengan alokasi 500 bantuan RSLH di seluruh Jawa Tengah pada 2026 mendatang.
Secara spesifik, Temanggung akan mendapatkan alokasi 25 rumah.
Dwi Winarni, salah seorang penerima manfaat mengungkapkan rasa senangnya.
Ia menceritakan, kondisi rumahnya kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Sebagai buruh dengan gaji yang pas-pasan, Dwi mengaku kesulitan merenovasi rumah secara mandiri.
"Senang, berterima kasih sudah dibantu. Tadinya rumahnya jelek, sekarang sudah baik. Sudah ada keramiknya, WC, kamar. Dulu enggak ada. Bersyukur sekali, saya buruh gajinya Rp500 ribu, makan saja kekurangan apalagi buat beli-beli, buat kebutuhan sehari-hari saja kurang," beber dia.
Baca Juga: Tol Bawen–Yogyakarta Siap Beroperasi 2026, Gubernur Luthfi: Dorong Ekonomi dan Wisata
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi kolaborasi Djarum Foundation dalam meringankan beban masyarakat terkait perumahan.
Ia menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 1 juta rumah tidak layak huni di Jawa Tengah yang memerlukan intervensi.
Kolaborasi semacam ini sangat dibutuhkan untuk mereduksi kemiskinan secara bersama-sama.
"Perlu saya sampaikan, memang dalam rangka mereduksi miskin ekstrem yang kualifikasi P1 dan P2, ini perlu kerja kolaborasi. Tidak hanya kepada CSR perusahaan, organisasi massa, potensi masyarakat lain, termasuk juga dari Pemprov sudah menganggarkan," katanya.
Alokasi renovasi RTLH di Jawa Tengah tahun 2025 sekitar 17.000 unit, tersebar di 35 kabupaten/kota.
Selain program RTLH, Luthfi juga mendorong kerja tim yang komprehensif dalam menekan angka kemiskinan.
"Tidak hanya RTLH, kita tempelkan juga bansosnya, kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok sehingga secara tidak langsung sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan akan menempel pada mereka yang miskin ekstrem," ujar gubernur.
"Tiap triwulan kita lakukan evaluasi agar di seluruh kabupaten/kota ini memiliki sense of crisis terhadap miskin ekstrem yang nantinya kita dapat perangi," lanjut Luthfi.
Berdasarkan data BPS yang dirilis Juli 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah saat ini sekitar 9,48%, menunjukkan penurunan 0,10% dari data September 2024 yang sebesar 9,58%.
"Intinya kalau kita gelorakan terus-menerus dengan terprogram dan terencana, berlanjut, berjenjang, dan berkelanjutan, kita mampu untuk mereduksi untuk wilayah miskin," tegas Luthfi. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono