RADARSOLO.COM-Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto merespons pidato kenegaraan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR 2025.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, baik pidato Puan maupun Prabowo mampu membangkitkan semangat kepada pejabat daerah untuk membangun kembali daerahnya.
Hal itu Sumanto sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025 di Gedung Berlian, Jumat (15/8/2025).
“Ya ini dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia merdeka ya. Tadi sudah disampaikan Bu Ketua DPR RI dan Pak Presiden, otomatis memberi semangat pada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” ujar Sumanto.
Tak hanya itu, kata Sumanto, pidato Puan dan Prabowo juga menekankan kepada pejabat daerah agar bisa mewujudkan nol persen kemiskinan.
Sumanto tak menampik bahwa mengentaskan kemiskinan menjadi nol persen di Jawa Tengah adalah hal yang sulit.
Namun, ia menegaskan berbagai upaya harus ia jalankan untuk mewujudkan hal tersebut, bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
“Yang tadi ditekankan adalah, yang harus kita lakukan, membuat angka kemiskinan nol persen. Kita sudah pikir-pikir dengan Pak Gub ya, akan kita perjuangkan," jelasnya.
"Walaupun tantangannya berat, tapi harus kita laksanakan, karena mereka adalah Warga Negara Indonesia yang punya kedudukan yang sama,” ujar Sumanto.
Ketua DPRD Jateng turut mengenang jasa pahlawan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
Sebab itu, lanjut Sumanto, merupakan kewajiban bagi pemegang kebijakan untuk menyejahterakan hidup mereka dan anak cucunya.
“Mungkin nenek atau kakek yang dulu juga berjuang untuk merdeka. Ini yang harus kita lakukan pendekatan terus, berjuang terus supaya menjadi setara dengan kita-kita, pendapatannya cukup," jelasnya.
"Ini yang menjadi tantangan bagi seluruh gubernur, anggota DPRD, juga ASN, masyarakat, pengusaha, untuk mengeroyok (kemiskinan) bersama,” lanjut dia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kekuasaan merupakan alat yang ideal untuk mencapai tujuan baik. Salah satunya menghapus kemiskinan.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Puan mengatakan kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat.
"Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya di dalam sidang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan. Dia percaya kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat.
Dengan segala sumber daya yang dimiliki, mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan, menurutnya rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata.
Puan dan para pejabat, katanya hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial.
"Inilah mandat utama bagi kita semua para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat," ucap Puan. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono