RADARSOLO.COM – Gelombang kontroversi kembali menerpa DPR RI periode 2024-2029, yang dikabarkan akan menerima kenaikan penghasilan signifikan, dengan total estimasi mencapai Rp120 juta per bulan.
Namun, para wakil rakyat menegaskan bahwa kenaikan fantastis itu bukanlah berasal dari gaji pokok, melainkan dari lonjakan berbagai tunjangan.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengakui bahwa penyesuaian sejumlah tunjangan itu menjadi penyebab utama melonjaknya pendapatan para legislator.
Adies berpendapat, penyesuaian ini dianggap wajar karena mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dia menjelaskan bahwa gaji pokok anggota DPR RI sudah tidak naik selama 15 tahun terakhir.
Sehingga kenaikan tunjangan menjadi satu-satunya cara untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi.
Ia mencontohkan beberapa tunjangan yang mengalami kenaikan. Yakni tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta.
"Tunjangan bensin naik dari sekitar Rp4-5 juta menjadi Rp7 juta per bulan," ujar Adies.
Kemudian lainnya adalah tunjangan perumahan naik hingga Rp50 juta per bulan.
"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” papar Adies.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menepis isu viral yang menyebut gaji anggota DPR naik Rp3 juta per hari.
Puan menegaskan, tidak ada perubahan pada gaji pokok, yang besarannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.
Ia menjelaskan bahwa yang terjadi adalah penyesuaian tunjangan, terutama sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
Meskipun demikian, kebijakan ini tetap menuai sorotan publik. Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, peningkatan penghasilan yang begitu signifikan bagi para wakil rakyat dianggap kurang berempati.
Alih-alih mendapatkan pujian, kebijakan ini justru memicu kritik tentang prioritas anggaran dan kesejahteraan rakyat. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria