RADARSOLO.COM – Istana akhirnya menanggapi kabar viral dugaan penggunaan bahan berbahaya dan minyak babi pada produk nampan atau ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diimpor dari China.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan meminta agar masyarakat tak langsung percaya begitu saja dengan kabar tersebut.
Menurutnya, pembuktian terkait isu sensitif semacam ini sebaiknya dilakukan melalui uji laboratorium resmi.
“Kalau pembuktian, misalnya soal nampan itu, nanti kan bisa diuji. Nampannya begitu sampai di sini, bisa diuji di BPOM, juga bisa diuji di laboratorium independen, benar nggak begitu?" kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Hasan menekankan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama yang menyangkut isu sensitif seperti halal-haram.
Ia menilai, jika tidak diverifikasi, kabar semacam ini bisa memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa nampan itu mengandung minyak babi. Karena itu mari kita tunggu hasil pemeriksaan resmi,” tegasnya.
Sebelumnya, hasil laporan investigasi Indonesia Business Post menyebut adanya praktik impor ilegal ompreng MBG dari China.
Tak hanya itu, juga disebutkan adanya pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga dugaan penggunaan bahan berbahaya maupun kandungan minyak babi dalam produksi ompreng MBG.
IPNU Lakukan Uji Laboratorium
Sementara itu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) juga telah mendorong pemerintah memastikan seluruh peralatan pendukung program MBG aman, sehat, dan halal.
Ketua Umum PP IPNU, Muhammad Agil Nuruz Zaman menilai, ketergantungan pada produk impor rawan menimbulkan persoalan, baik dari sisi kualitas maupun kehalalan.
Ia bahkan menyarankan agar produksi food tray atau ompreng untuk program MBG diserahkan kepada produsen lokal.
Senada, pengurus IPNU Ahmad Muzakki Wafa mengungkap pihaknya sudah mengirimkan dua sampel ompreng impor asal China ke PT Sucofindo untuk diuji laboratorium.
Uji ini dilakukan setelah muncul dugaan penggunaan pelumas berbasis hewani, termasuk yang haram menurut ajaran Islam, dalam proses pencetakan nampan.
“Sebagai perbandingan, produksi lokal biasanya menggunakan pelumas nabati yang lebih aman dan halal,” ujarnya.
IPNU berharap hasil uji laboratorium yang diperkirakan keluar dalam 1–2 hari mendatang, dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria