RADARSOLO.COM - Gelombang aksi demo buruh kembali akan mengguncang ibu kota dan berbagai daerah di Indonesia pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Unjuk rasa nasional yang digagas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh ini akan berlangsung serentak di 38 provinsi, dengan pusat aksi terbesar digelar di Jakarta.
Menurut Presiden KSPI sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, jumlah massa yang turun ke jalan di Jakarta diperkirakan mencapai 10 ribu orang.
Mereka berasal dari kawasan industri besar seperti Cikarang, Cikupa, Bogor, Depok, Pulo Gadung, hingga Sunter, yang akan berangkat konvoi menuju titik aksi utama.
Jam Berapa Demo Buruh Dimulai?
Di Jakarta, aksi buruh 28 Agustus 2025 akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Massa dipusatkan di dua lokasi strategis. Yakni depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, dan Istana Negara.
"Dari Cikarang lewat tol. Dari Cikupa Balaraja lewat tol. Dari Bogor Depok lewat Jalan Raya Bogor. Dari Pulo Gadung dan Sunter lewat jalan biasa arah DPR RI," tutur Said Iqbal.
Di daerah lain, demo buruh juga digelar serentak mulai pagi hingga menjelang siang dengan menyesuaikan kondisi di tiap wilayah.
Lokasi Demo Buruh 28 Agustus 2025
Selain di Jakarta, ribuan buruh juga akan menggelar aksi di berbagai kota besar.
Titik lokasi dipusatkan di kantor gubernur, bupati, wali kota, hingga gedung DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Sejumlah daerah yang akan menjadi pusat aksi, antara lain Bandung, Semarang, Serang, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Batam, Banjarmasin, Bandar Lampung, Samarinda, Pontianak, Makassar dan Gorontalo
6 Isu Utama Aksi Buruh 28 Agustus
Aksi buruh kali ini digelar dengan tajuk HOSTUM atau singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.
Namun tidak hanya dua isu tersebut, terdapat enam tuntutan utama yang akan disuarakan ribuan buruh di seluruh Indonesia.
6 Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025:
1. Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah
2. Stop PHK sepihak, dengan pembentukan Satgas khusus PHK.
3. Reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan dan menghapus pajak pesangon, THR, serta JHT.
4. Mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan secara terpisah dari Omnibus Law.
5. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu 2029 agar lebih adil dan transparan. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria