RADARSOLO.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan kepada pegawai, termasuk anggota DPR untuk tak berangkat ngantor selama aksi demo buruh 28 Agustus 2025 hari ini.
Sahroni yang sempat tuai kontroversi lantaran sebut 'orang tolol sedunia' atas wacana pembubaran DPR itu juga membenarkan jika imbauan untuk work from home (WFH)diatur melalui sebuah Surat Edaran (SE) resmi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas potensi kemacetan dan kesulitan akses menuju Gedung DPR akibat ribuan buruh yang menggelar aksi demonstrasi.
“Oh iya, memang ada imbauan. Tujuannya supaya kegiatan tetap bisa berjalan tanpa terganggu situasi di luar,” kata Sahroni.
Gedung DPR Sepi Anggota
Pantauan di Kompleks Parlemen Senayan, suasana terlihat lebih lengang dibanding hari-hari biasanya.
Tak tampak aktivitas kerja, baik dari pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI hingga anggota DPR.
Sahroni menjelaskan, keputusan untuk WFH baik para pegawai dan anggota DPR itu bukan tanpa alasan.
Ia menyebut pengalaman aksi mahasiswa dan pelajar beberapa waktu lalu menjadi bahan evaluasi.
Saat itu, banyak pegawai yang terjebak di dalam gedung hingga kesulitan keluar karena akses jalan dipenuhi massa.
“Kita belajar dari kejadian lalu. Jangan sampai orang sudah masuk kantor tapi susah pulang, akhirnya malah ribet semua. Jadi, opsi WFH ini yang dipilih,” jelas politisi Partai NasDem itu.
Adapun kebijakan penyesuaian sistem kerja itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditandatangani langsung Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.
Dalam dokumen tersebut, ditegaskan bahwa WFH diterapkan untuk menjaga produktivitas tetap berjalan sekaligus memberi fleksibilitas di tengah potensi gangguan arus lalu lintas akibat demo buruh.
Rapat DPR Hanya Dihadiri Segelintir Anggota
Sementara itu, di tengah aksi demo buruh, Baleg DPR tetap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Namun, rapat itu hanya dihadiri secara langsung oleh orang anggota DPR.
Yakni Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurungdan satu anggota Baleg Fraksi Gerindra Alimuddin Kolatlena.
Serta perwakilan dari PT Cahaya Ibu Group sebagai salah satu perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART) di Jakarta.
Martin menegaskan hal itu tidak melanggar aturan karena RDPU tidak mengharuskan kuorum, mengingat rapat hanya bertujuan mendengar masukan dari para narasumber.
“Ini sifatnya RDPU, jadi tidak ada pengambilan keputusan,” ujarnya.
Selain peserta yang hadir fisik, sejumlah pihak seperti PT Cahaya Ibu Group, PT Cicana Indonesia Corp, hingga TP PKK Provinsi Jakarta mengikuti rapat secara daring.
Sementara beberapa anggota Baleg juga disebut mengikuti jalannya pertemuan melalui Zoom karena akses menuju kompleks DPR tertutup massa aksi. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria