RADARSOLO.COM – Kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh kini sedang dalam tekanan berat.
Proyek ambisius yang digadang menjadi simbol kemajuan transportasi nasional itu ternyata masih dibayangi beban utang kereta cepat yang mencapai Rp116 triliun.
Tingginya cicilan pokok dan bunga pinjaman dari pihak China, ditambah biaya operasional harian yang besar, membuat keuangan Whoosh terus merugi.
Pendapatan dari penjualan tiket jutaan penumpang pun belum cukup untuk menutup biaya tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menanggung utang kereta cepat tersebut.
Baca Juga: Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Sudah Ada Hilal Belum? Begini Penjelasan Menkeu Purbaya
"Jangan kita lagi yang menanggung. Mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang besar," ujar Purbaya dalam media briefing di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025), dikutip dari Antara.
Siapa yang Akan Menanggung Utang Kereta Cepat?
Menurut Purbaya, tanggung jawab penyelesaian utang kereta cepat kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang menaungi sejumlah BUMN strategis, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
PT KCIC sendiri merupakan hasil konsorsium antara BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan perusahaan China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd.
Sebagai pemimpin konsorsium PSBI, KAI kini otomatis berada di bawah pengelolaan Danantara.
"Kalau KCIC di bawah Danantara, ya mereka harus bisa mengelola dari dividen mereka. Rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih," jelas Purbaya.
Meski begitu, Danantara disebut sedang mencari skema agar beban proyek tidak semakin berat, termasuk kemungkinan meminta dukungan keuangan dari negara.
Namun, Purbaya menegaskan sejauh ini belum ada permintaan resmi, dan sejak terbentuknya superholding tersebut, seluruh dividen BUMN menjadi milik Danantara, bukan lagi PNBP pemerintah.
Respons Istana Soal Penolakan APBN
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, pemerintah tetap mencari solusi agar pembayaran utang kereta cepat tidak membebani APBN.
Menurutnya, pembahasan mengenai utang Whoosh belum sampai ke meja rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu (12/10/2025).
“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan, meski proyek Whoosh memiliki beban keuangan besar, keberadaannya sudah terbukti membantu mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung.
Bahkan, muncul rencana memperluas jalur hingga ke Surabaya.
“Kita ingin moda transportasi seperti Whoosh terus berkembang. Sekarang kan sangat membantu mobilitas masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga: Berapa Cukai Rokok Saat Ini? Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kaget Tarifnya Terlalu Tinggi
Kondisi Keuangan KCIC Masih Tekor
Meski laporan keuangan PT KCIC tidak dipublikasikan ke publik, kondisi perusahaan bisa ditelusuri dari kinerja keuangan PT KAI selaku induk usaha sekaligus pemegang saham terbesar di PSBI.
Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited), PSBI mencatat kerugian hingga Rp4,19 triliun sepanjang 2024.
Tren negatif ini berlanjut hingga pertengahan 2025, di mana PSBI kembali merugi Rp1,625 triliun.
Sebagai pemegang saham mayoritas, KAI menanggung kerugian terbesar. Dari total kerugian PSBI tahun penuh 2024, KAI menanggung beban hingga Rp2,24 triliun. Sementara untuk semester I-2025 saja, KAI sudah menanggung rugi Rp951,48 miliar.
Selain KAI yang memiliki saham 58,53 persen, pemegang saham lain PSBI adalah Wika (33,36 persen), Jasa Marga (7,08 persen), dan PTPN VIII (1,03 persen).
Keempat BUMN itu kini sama-sama ikut menanggung beban utang kereta cepat yang terus menekan keuangan proyek Whoosh.(np)
Editor : Nur Pramudito