RADARSOLO.COM - Sudah genap sebulan Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.
Berbeda dari pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang dikenal berhati-hati dan menekankan stabilitas, Purbaya justru tampil berani dengan sederet kebijakan agresif pro-pertumbuhan ekonomi.
Langkah-langkahnya yang cepat dan penuh gebrakan membuat publik menjulukinya sebagai "Menteri Koboi"
Berikut tujuh kebijakan berani yang sudah dijalankan Purbaya selama satu bulan masa jabatannya:
1. Pindahkan Dana SAL Rp200 Triliun dari BI ke Bank Himbara
Gebrakan pertama yang paling menyita perhatian adalah pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN (Himbara) dalam bentuk deposito on call.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.
Rinciannya:
-
Bank Mandiri, BRI, BNI masing-masing menerima Rp55 triliun,
-
BTN Rp25 triliun,
-
BSI Rp10 triliun.
Tujuan kebijakan ini adalah mendorong penyaluran kredit produktif ke sektor usaha dan rumah tangga.
"Jangan sampai uangnya dibeli untuk membeli dolar AS, sehingga saya memberikan uang untuk menghancurkan rupiah," tegas Purbaya di Surabaya, Kamis (2/10/2025).
Hingga 30 September, realisasi penyaluran dana oleh bank-bank Himbara mencapai Rp112,4 triliun atau 56 persen.
Ke depan, Purbaya juga membuka opsi menempatkan dana di Bank Jakarta dan Bank Jatim.
2. Perangi Rokok Ilegal
Purbaya juga menyatakan perang terhadap peredaran rokok ilegal, baik secara daring maupun luring.
Ia telah memanggil operator e-commerce untuk melarang penjualan rokok ilegal di platform mereka.
“Kami sudah panggil marketplace untuk tidak mengizinkan penjualan rokok ilegal, mintanya secepatnya,” ujarnya (22/9/2025).
Selain itu, pemerintah akan menyisir warung kelontong dan toko eceran yang masih menjual rokok tanpa pita cukai.
Namun, Purbaya tetap memperhatikan keberlanjutan industri rokok nasional dengan mendorong pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) agar produsen ilegal bisa beroperasi secara legal.
3. Tidak Naikkan Cukai Rokok 2026
Kebijakan lain yang tak kalah berani adalah keputusan menahan kenaikan cukai rokok untuk tahun 2026.
Purbaya menilai langkah ini penting untuk menekan peredaran rokok ilegal yang kian marak.
“Kalau selisih harga antara rokok legal dan ilegal makin besar, maka yang ilegal makin laku,” tegasnya.
4. Kejar 200 Pengemplang Pajak Senilai Rp60 Triliun
Dari sisi penerimaan negara, Purbaya menggencarkan operasi penagihan terhadap 200 wajib pajak besar dengan tunggakan total Rp60 triliun.
Kemenkeu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan PPATK untuk menutup celah penghindaran pajak.
Hingga pertengahan Oktober 2025, Rp7,21 triliun telah berhasil ditagih dari 91 wajib pajak.
Targetnya, Rp20 triliun dapat terkumpul hingga akhir tahun, dan Rp40 triliun sisanya ditagih pada 2026.
5. Tambah Anggaran TKD 2026
Purbaya juga menambah Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp43 triliun, dari Rp649,99 triliun menjadi Rp693 triliun.
Meski masih di bawah alokasi 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun, Purbaya membuka peluang menaikkan kembali TKD bila kondisi ekonomi membaik.
“Kalau ekonomi kuartal pertama dan kedua 2026 bagus, mungkin sebagian akan saya transfer lagi ke daerah,” katanya.
6. Kerahkan Ahli Eksternal untuk Perbaiki Sistem Coretax
Untuk mengatasi gangguan pada sistem Coretax, Purbaya menurunkan ahli IT eksternal guna mempercepat perbaikan.
Ia menargetkan sistem inti administrasi perpajakan itu selesai diperbaiki pada akhir Oktober 2025.
“Saya kirim ahli saya, orangnya jago, katanya bisa selesai dalam dua minggu lagi,” ujarnya (7/10/2025).
7. Buka Layanan "Lapor Pak Purbaya"
Kebijakan terbaru Purbaya adalah membuka kanal pengaduan "Lapor Pak Purbaya" melalui WhatsApp di nomor 0822-4040-6600, mulai 15 Oktober 2025.
Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin melaporkan masalah layanan di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
“Kalau petugasnya salah, kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor salah, ya kita tindak juga,” ujarnya tegas.
Dalam waktu singkat, gaya kepemimpinan Purbaya menunjukkan pergeseran arah kebijakan fiskal Indonesia ke arah pro-pertumbuhan, pro-produktivitas, dan pro-keberanian politik anggaran.
Publik kini menanti apakah “Menteri Koboi” ini bisa menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal seperti yang diwariskan Sri Mulyani.(np)
Editor : Nur Pramudito