RADARSOLO.COM - Adu data dan pernyataan tajam mewarnai hubungan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Keduanya saling tantang soal dana APBD Jawa Barat sebesar Rp4,17 triliun yang disebut mengendap di bank dalam bentuk deposito.
Dedi Mulyadi: Saya Tantang Pak Menkeu, Buka Datanya!
Dedi Mulyadi dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia memastikan tidak ada dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito, bahkan menantang Menkeu untuk membuka data secara terbuka.
"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk buka data dan faktanya," ujar Dedi, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Rp 4,1 Triliun Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank
Menurutnya, tudingan bahwa daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar.
Pemprov Jabar, kata Dedi, justru mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dedi bahkan mengaku sudah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB).
"Saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada. Dibuka di dokumen kas daerah juga tidak ada," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dana Rp2,4 triliun yang ada di BJB seluruhnya tersimpan di rekening giro untuk pembiayaan proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru, dan rumah sakit.
"Kalau ada pejabat bikin deposito tanpa izin saya, akan saya berhentikan," ancam Dedi.
Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tak tinggal diam. Ia menegaskan data yang ia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia (BI), bukan perhitungan internal Kemenkeu.
"Tanya saja ke Bank Sentral. Itu data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya ngibulin dia," kata Purbaya di Jakarta, Selasa.
Purbaya menyebut dirinya tidak pernah secara spesifik menuding Pemprov Jabar, melainkan hanya mengutip data BI mengenai dana pemerintah daerah di perbankan.
“Saya enggak pernah sebut Jabar. Silakan periksa sendiri di sistem monitoring BI,” tegasnya.
Dedi Mulyadi: Kami Siap Diperiksa BPK
Menanggapi pernyataan Purbaya, Dedi menyatakan siap diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan tidak adanya deposito.
“Kas daerah kami terbuka untuk diperiksa BPK. Ini bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa uang rakyat di Jawa Barat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan, bukan untuk mengendap di bank.
“Dana itu untuk membangun daerah, bukan disimpan jadi deposito yang diambil bunganya,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan merilis 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank.
Berikut daftarnya:
-
DKI Jakarta – Rp14,6 triliun
-
Jawa Timur – Rp6,8 triliun
-
Kota Banjar Baru – Rp5,1 triliun
-
Kalimantan Utara – Rp4,7 triliun
-
Jawa Barat – Rp4,1 triliun
-
Bojonegoro – Rp3,6 triliun
-
Kutai Barat – Rp3,2 triliun
-
Sumatera Utara – Rp3,1 triliun
-
Kepulauan Talaud – Rp2,6 triliun
-
Mimika – Rp2,4 triliun
-
Badung – Rp2,2 triliun
-
Tanah Bumbu – Rp2,11 triliun
-
Bangka Belitung – Rp2,10 triliun
-
Jawa Tengah – Rp1,9 triliun
-
Balangan – Rp1,8 triliun
Editor : Nur Pramudito