RADARSOLO.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan transportasi nasional kini menghadapi sorotan tajam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menaikkan status kasus dugaan korupsi Whoosh ke tahap penyelidikan, membuka kembali berbagai kejanggalan yang selama ini ramai diperbincangkan.
Isu adanya praktik korupsi dalam proyek strategis nasional ini sejatinya bukan hal baru.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan sempat menyebut adanya indikasi penyimpangan dalam perencanaan dan pembiayaan proyek.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh: Ada Betulnya Juga Sedikit
Kini, satu per satu fakta mulai terungkap seiring langkah tegas KPK.
Berikut rangkuman fakta-fakta penting dugaan korupsi Whoosh yang tengah diusut:
1. KPK Resmi Naikkan ke Tahap Penyelidikan
KPK memastikan kasus dugaan korupsi Whoosh telah resmi masuk tahap penyelidikan.
Ini berarti lembaga antirasuah menemukan cukup bukti permulaan untuk mendalami adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Baca Juga: Ditanya Soal Polemik Whoosh, Jokowi Akhirnya Merespons
2. Sorotan Utama: Dugaan Mark-Up Biaya Proyek
Fokus penyelidikan KPK diarahkan pada dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark-up biaya pembangunan.
Mahfud MD menilai, biaya per kilometer proyek ini melonjak hingga tiga kali lipat dari estimasi awal—angka yang dianggap tidak wajar dan membuka ruang penyimpangan besar.
3. Perpindahan Kontrak dari Jepang ke China Disorot
Pergeseran kontrak dari Jepang ke China pada 2015–2016 juga menjadi sorotan dalam dugaan korupsi Whoosh.
Menurut Mahfud MD, perpindahan tersebut membuat bunga pinjaman melonjak tajam dari 0,1% (tawaran Jepang) menjadi 3,4% (kontrak dengan China), sehingga beban pembiayaan meningkat drastis.
4. Nama Luhut Binsar Pandjaitan Disebut, Tapi Diragukan Terlibat
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sempat dikaitkan dengan proyek ini.
Namun Mahfud MD menegaskan bahwa Luhut baru turun tangan pada tahun 2020 setelah proyek dinilai bermasalah.
"Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal. Dia baru tahun 2020 disuruh nyelesaikan, dan kata beliau, barang itu sudah busuk," ujar Mahfud.
Baca Juga: Budi Arie Soal Polemik Kereta Cepat Whoosh: “Itu Karya Terbaik untuk Rakyat, Bukan Beban Negara”
5. Beban Utang Membengkak hingga Rp118 Triliun
Masalah lain yang memperkuat dugaan korupsi Whoosh adalah beban utang proyek yang kini mencapai Rp118 triliun.
Angka ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana, terlebih jika terbukti terjadi pembengkakan biaya yang tidak proporsional.
6. DPR Dukung Langkah KPK Usut Tuntas
Langkah KPK mendapat dukungan penuh dari parlemen.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, serta Komisi VI DPR RI menyuarakan agar lembaga antikorupsi bekerja profesional dan tanpa intervensi dalam mengusut tuntas dugaan skandal ini.
7. Jokowi Tegaskan Whoosh Bukan untuk Cari Untung
Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan proyek Whoosh tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan yang mencapai Rp100 triliun per tahun di kawasan Jakarta–Bandung.
"Kalau di Jakarta saja rugi Rp65 triliun per tahun, Jabodetabek dan Bandung bisa di atas Rp100 triliun," ujar Jokowi.
Dengan status penyelidikan yang kini berjalan, publik menaruh harapan besar agar KPK mampu mengungkap seluruh fakta di balik dugaan korupsi Whoosh.
Proyek yang seharusnya menjadi simbol kemajuan Indonesia, kini justru menjadi ujian besar bagi transparansi dan integritas pengelolaan proyek strategis nasional.(np)
Editor : Nur Pramudito