RADARSOLO.COM-Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat (11/7/2025).
Di hari yang sama, akun Instagram pribadi Sugiri Sancoko, @sugirisancoko26, masih mengunggah tentang peringatan Hari Wayang yang jatuh pada 7 November.
"Wayang, waktunya sembahyang. Bahwa di setiap lakon hidup akan selalu kembali pada Sang Sumber Terang. Selamat Hari Wayang Nasional ????????" tulis Sugiri di akun Instagram-nya.
Unggahan Sugiri itu mendapat 567 like dan 41 komenter dalam tempo sekitar 4 jam.
Dapat baju baru ya kaaang," tulis akun shiXXXX.
Sedangkan akun bobbyXXX menuliskan, "Benar pak Di OTT KPK??"
Disusul akun SadXXXX, "Tenan e keno kpk prenn"
Dan akun TomXXX, "Baiyuh keno kpk"
Diberitakan sebelumnya, dari analisis data, KPK menemukan sedikitnya 5 "dosa" tata kelola keuangan Pemkab Ponorogo:
1. Pelaksanaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Bermasalah:
Ditemukan adanya pembagian jatah fraksi dan usulan lintas daerah pemilihan senilai Rp895 juta, yang dinilai menyalahi Permendagri 86/2017.
KPK menekankan pokir harus berdasarkan hasil reses sesuai dapil dan tidak tumpang tindih dengan tugas OPD.
Baca Juga: 5 Dosa Tata Kelola Keuangan Pemkab Ponorogo yang Berujung Penangkapan Bupati Sugiri Sancoko
2. Hibah Daerah yang Tidak Tertib
KPK menemukan adanya proposal lama yang baru diakomodasi dua tahun kemudian, serta kasus duplikasi penerima dari pengusul yang sama. KPK meminta OPD memperketat proses verifikasi hibah.
3. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Dominasi Luar Daerah
Dari total transaksi PBJ senilai Rp271 miliar, sebanyak Rp220 miliar diserap oleh penyedia dari luar daerah.
Bahkan, dari pengadaan langsung senilai Rp106 miliar, hampir setengahnya (Rp48 miliar) didominasi penyedia luar Ponorogo, padahal e-katalog dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal.
4. Indikasi Pemecahan Paket Proyek
KPK menemukan adanya indikasi pemecahan paket pekerjaan, penyedia yang berulang, hingga transaksi dengan nilai serupa yang dilakukan dalam waktu tidak wajar, menunjukkan lemahnya kontrol.
5. Proyek Strategis Disorot
Proyek besar seperti pembangunan RSUD, Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP), serta Irigasi Air Tanah Dalam (IATD) (191 titik dengan biaya rata-rata Rp125 juta per titik) tidak luput dari sorotan dan diminta audit mendalam. (wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono