RADARSOLO.COM – Presiden ke-2 RI, HM Soeharto resmi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Penetapan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025.
Pengumuman tersebut sekaligus menjawab perdebatan panjang mengenai layak tidaknya Soeharto menerima gelar kehormatan tertinggi dari negara.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menegaskan bahwa keputusan itu melalui kajian mendalam.
Menurutnya, rekam jejak Soeharto baik sebagai prajurit maupun sebagai Presiden telah memenuhi seluruh kriteria sebagai pahlawan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.
“Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji,” ujar Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Jasa-Jasa Soeharto yang Dinilai Layak Jadi Pahlawan Nasional
Menurut Fadli Zon, kontribusi Soeharto untuk bangsa dimulai jauh sebelum menjadi Presiden.
Beberapa peran yang menjadi pertimbangan di antaranya:
- Serangan Umum 1 Maret 1949
Soeharto menjadi tokoh penting dalam aksi militer yang sukses menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional saat agresi militer Belanda.
- Terlibat dalam berbagai pertempuran penting
Mulai dari Pertempuran Ambarawa, Pertempuran 5 Hari di Semarang, hingga menjabat sebagai Komandan Operasi Mandala dalam perebutan Irian Barat.
- Program pembangunan berskala nasional (REPELITA) dan swasembada beras
Selama masa pemerintahannya, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam infrastruktur, pendidikan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, hingga pengentasan kemiskinan.
- Menghentikan pemberontakan G30S/PKI
Fadli menyebut Soeharto berperan dalam meredam ancaman keamanan dan memulihkan stabilitas negara.
“Saat itu inflasi mencapai 600 persen. Pertumbuhan ekonomi juga minus. Jadi banyak sekali (jasanya),” jelas Fadli.
Bagaimana dengan Isu Pelanggaran HAM dan Korupsi?
Pertanyaan seputar kontroversi Soeharto tidak luput muncul, yang melatarbelakangi adanya kontra dan penolakan atas diusulkannya Presiden ke-2 RI itu jadi pahlawan nasional.
Termasuk soal isu pelanggaran HAM dan korupsi selama dia memimpin Indonesia hingga lebih dari 31 tahun.
Menjawab hal tersebut, Fadli Zon menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak pernah terbukti secara hukum.
“Dugaan itu kan tidak pernah terbukti,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh penerima gelar didasarkan pada usulan masyarakat daerah. Kemudian dikaji oleh tim pakar sebelum diputuskan Presiden. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria