RADARSOLO.COM — Layanan Cloudflare sempat mengalami error alias gangguan pada Selasa malam (18/11/2025). Kini menghadapi ancaman pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi).
Penyebabnya, perusahaan penyedia infrastruktur web asal San Francisco ini belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai regulasi.
Bahkan, jaringan yang berfungsi menopang internet dari serangan siber itu juga disorot karena diduga melindungi situs judi online (judol) dari take down di Indonesia.
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyampaikan, dari sekitar 10 ribu situs judol yang diblokir Komdigi pada operasi terakhir, 76% memanfaatkan layanan Cloudflare sebagai Content Delivery Network (CDN) dan proteksi DDoS.
Alexander menyebut, berdadarkan hasil tracking, menunjukkan mayoritas situs judol bersembunyi di belakang Cloudflare.
"Mereka memanfaatkan perlindungan Cloudflare sehingga sulit diturunkan hanya dengan pemblokiran DNS atau domain,” ujar Alexander.
Dia menegaskan, Cloudflare hingga kini belum mendaftar sebagai salah satu dari 25 PSE Lingkup Privat yang diwajibkan menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 (revisi 2024).
Lebih lanjut, perusahaan ini tidak memiliki perwakilan resmi maupun server di Indonesia, sehingga tercatat melakukan dua pelanggaran sekaligus.
Komdigi telah mengirim surat peringatan resmi kepada Cloudflare, memberi tenggat waktu 14 hari kerja untuk menunjukkan itikad baik dengan mematuhi regulasi nasional.
“Kerja sama yang kami minta sederhana, Cloudflare harus lakukan filtering dan tidak lagi melayani situs-situs yang jelas merugikan masyarakat Indonesia, khususnya judi online,” jelas Alexander.
Jika Cloudflare tetap tidak kooperatif, Komdigi menegaskan tidak menutup kemungkinan memblokir total seluruh IP dan layanan Cloudflare di Indonesia.
Alexander menekankan bahwa ancaman ini serius. Oleh karena itu, pengguna layanan Cloudflare di Tanah Air diimbau mulai mencari alternatif lain.
Apalagi sekitar 20% situs web global menggunakan Cloudflare, termasuk banyak media dan situs resmi Indonesia.
Alexander juga menegaskan, meski pemblokiran akan berdampak luas, kepatuhan terhadap hukum nasional lebih penting daripada ketergantungan pada penyedia asing.
“Misalkan Cloudflare mau kooperatif, kami masih bisa memberi kelonggaran waktu. Namun kalau tetap membandel, kami akan ambil langkah tegas,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, publik di Indonesia dan pengguna Cloudflare diimbau untuk memantau perkembangan kebijakan Komdigi dan menyiapkan alternatif infrastruktur web agar layanan mereka tetap aman dan sesuai regulasi. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria