RADARSOLO.COM-Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 yang berlangsung, Kamis (4/12/2025) menghadirkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wagub Taj Yasin, dan Ketua DPRD Jateng Sumanto.
Acara yang terselenggara bersamaan dengan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) itu mengangkat tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif”.
Dalam sesi dialog, Ketua DPRD Jateng Sumanto menjawab pertanyaan soal langkah dewan dalam mengantisipasi dinamika kasus korupsi dan gratifikasi di wilayah setempat.
Sumanto menegaskan bahwa DPRD memperkuat peran anggaran sebagai wujud nyata pencegahan korupsi.
“Kami menekankan fungsi budgeting. Tahun ini APBD Jateng mencapai Rp24 triliun, dan kami punya hak di sana,” ujar Sumanto.
Ia menjelaskan, proses penganggaran berlangsung transparan. Mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci utama.
“Di budgeting ini, kades dan bupati sudah paham soal transparan karena setiap orang bisa memasukkan aspirasi.
Sistem yang sudah transparan tersebut membuat semua orang dapat mengakses. Jadi publik bisa mengetahui program mana saja yang menjadi prioritas.
Ketua DPRD Jateng juga menyoroti pentingnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
Sumanto menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membaca kebutuhan warga.
“Kami berharap pemerintah dapat menerima aspirasi masyarakat, karena pembangunan yang kita harapkan menyentuh bidang, seperti infrastruktur dan pendidikan,” paparnya.
Politisi PDI Perjuangan itu kemudian menjawab pertanyaan mengenai konteks pengawasan DPRD terhadap Pemprov Jateng sebagai lembaga eksekutif dan hubungan DPRD dengan inspektorat.
Baca Juga: Minta Petani Tak Jual Sawahnya, Ketua DPRD Jateng Sumanto: Kalau Bisa Beli Lagi
Sumanto menegaskan bahwa DPRD menjalankan tiga fungsi utama yang menjadi fondasi kerja mereka.
“Kami punya fungsi legislasi, kami menyempurnakan peraturan. Ada fungsi budgeting dan pengawasan. Kami dipilih oleh rakyat, dan kami hanya punya tiga fungsi itu,” tegas Sumanto.
Peringatan Hakordia 2025 ini menjadi momentum evaluasi bersama antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi dalam menguatkan integritas daerah.
Melalui pesan yang disampaikan Sumanto, DPRD Jateng menegaskan komitmen memperkuat transparansi dan pengawasan agar Jawa Tengah tetap berada pada jalur pembangunan yang bersih dan berintegritas. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono