RADARSOLO.COM – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyoroti kompleksitas dan biaya tinggi dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia saat ini.
Menurutnya, sejak tahun 2009, sistem Pemilu di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), telah menjadi sangat liberal.
Hal tersebut diungkapkan Sumanto saat menjadi pembicara dalam Talkshow "Optimalisasi Sistem Manajemen Antipenyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif" di Grhadika Bakti Praja Semarang, belum lama ini.
Sumanto menanggapi pertanyaan peserta mengenai tingginya biaya yang dikeluarkan calon Kepala Desa dalam Pilkades.
Ia menegaskan bahwa sistem pemilu akan selalu menjadi perdebatan panjang karena menyangkut masalah kompetisi.
"Kalau kompetisi berarti liberal. Peraturan kita sebenarnya liberal, termasuk Pilkada dan Pileg. Ini yang menjadi permasalahan," katanya.
Dilema Proporsional Terbuka dan Politik Uang
Sumanto menambahkan, perdebatan tentang penerapan sistem proporsional tertutup dan terbuka juga sempat mencuat.
Dengan sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini, politisi yang memiliki dukungan finansial tinggi cenderung lebih berpeluang untuk menang.
"Perdebatannya mulai tahun 2009 sudah pure liberal UU kita tentang Pilkada, Pileg, Pilpres, sehingga ini akan terjadi perdebatan antara transparansi, jangan pilih kucing dalam karung, dan biaya yang besar tadi," paparnya.
Sumanto menekankan bahwa semestinya Pemilu dirujuk pada UUD 1945 dan Pancasila untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, bukan yang berbiaya mahal.
Pilkades Berbeda, Dipengaruhi Kultur Lokal
Terkait biaya politik di Pilkades, Sumanto menilai hal itu lebih dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat.
Terutama karena sistem yang berlaku saat ini adalah pemilihan langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan praktik Pilkades di masa lalu, di mana pemilihan dilakukan secara terbuka dan non-formal berdasarkan antrean pendukung.
"Kalau kades sebenarnya sudah kultur. Zaman dulu Pilihan Kades, nenek saya yang bilang, warga suruh antre. Ini calonnya, pendukungnya siapa berdiri di belakangnya, yang paling banyak yang menang. Kalau sekarang kan Pilkades pilihan langsung," ungkapnya.
Sumanto berharap agar ke depan ada penyempurnaan sistem Pemilu, dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai rujukan utama agar praktik politik berbiaya mahal dapat ditekan. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono