RADARSOLO.COM-Pemenuhan hunian yang layak bukan sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan soal martabat, keadilan sosial, dan masa depan keluarga.
Di titik inilah, kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mencatatkan langkah strategis yang nyata.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menegaskan bahwa sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani.
Angka ini merupakan hasil intervensi pemenuhan backlog rumah melalui berbagai sumber pendanaan.
Boedyo menjelaskan, strategi penanganan tidak hanya bertumpu pada satu anggaran, melainkan orkestrasi lintas sektor mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Corporate Social Responsibility (CSR), hingga partisipasi masyarakat.
“Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya,” ujar Boedyo, Rabu (24/12/2025).
Kebijakan Pemprov Jateng tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih menekankan peningkatan kualitas hunian.
Dari total realisasi APBD Provinsi tersebut, sebanyak 340 unit berupa pembangunan baru (PB), sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Capaian dari pos pendanaan lain juga melampaui ekspektasi. Dari APBN (BSPS dan Dana Desa), target semula 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit.
Kontribusi APBD Kabupaten/Kota dari target 6.776 unit, terealisasi 12.830 unit. Sementara dukungan CSR dan Baznas menembus 4.012 unit dari target 2.070 unit.
“Namun, capaian paling signifikan justru datang dari partisipasi masyarakat yang mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga,” tuturnya.
Baca Juga: Pemprov Jateng Gandeng Pemerintah Inggris untuk Perkuat Infrastruktur Logistik dan Transportasi
Meski demikian, Boedyo mengakui pekerjaan rumah masih ada. Hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat masih 1.058.454 unit.
Namun, dengan fondasi kebijakan kolaboratif yang sudah terbukti efektif, pihaknya optimistis angka ini akan terus ditekan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program peningkatan hunian layak merupakan fokus pembangunan di Jawa Tengah, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama, setiap triwulan kami evaluasi. Hunian layak adalah instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar proyek angka,” tegas Luthfi. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono