RADARSOLO.COM - Pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal tahun 2026 mulai dinantikan masyarakat.
Pemerintah kembali melanjutkan dua program bansos ini sebagai upaya menjaga daya beli keluarga rentan di tengah dinamika ekonomi nasional.
Untuk memastikan apakah nama terdaftar sebagai penerima, masyarakat kini dapat mengecek status bansos PKH dan BPNT Januari 2026 secara mandiri, baik melalui layanan online maupun secara langsung (offline).
PKH dan BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data ini menjadi acuan utama penentuan penerima seluruh bansos pemerintah.
Besaran Bansos PKH 2026
Mengacu informasi resmi pemerintah, penyaluran PKH pada 2026 ditargetkan menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat.
PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan kriteria tertentu.
Seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lanjut usia (lansia), hingga penyandang disabilitas berat.
Besaran bantuan PKH bervariasi, tergantung kategori penerima, dengan nominal mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 1.000.000 per tahap.
Besaran bantuan PKH meliputi:
- Bidang kesehatan: Ibu hamil dan anak usia dini menerima bantuan senilai Rp3 juta per tahun, dicairkan bertahap masing-masing Rp750.000.
- Lansia dan penyandang disabilitas berat: Bantuan sebesar Rp2,4 juta per tahun.
- Korban pelanggaran HAM berat: Bantuan khusus dengan nilai mencapai Rp10,8 juta per tahun.
- Bidang pendidikan: Bantuan disesuaikan jenjang sekolah, mulai dari Rp900.000 per tahun untuk siswa SD hingga Rp2 juta per tahun untuk siswa SMA.
Besaran BPNT 2026
Sementara itu, BPNT atau bantuan sembako masih diberikan dengan skema yang sama seperti tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 600.000 per tahap.
Jika dirata-rata, penerima BPNT mendapatkan bantuan senilai Rp 200.000 per bulan.
Dana bantuan diberikan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp200.000 per tahap.
Saldo tersebut dapat dibelanjakan di e-warong atau mitra resmi pemerintah, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.
Selain PKH dan BPNT, sejumlah program bantuan lain juga berlanjut pada 2026.
Antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT Secara Online
Bagi masyarakat yang memiliki akses internet, pengecekan bansos dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui website resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.
1. Cek Lewat Website Resmi Kemensos
Kemensos menyediakan layanan daring melalui situs Cek Bansos untuk memudahkan masyarakat memantau status bantuan. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah domisili mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP
- Ketik kode verifikasi yang muncul
- Klik tombol “Cari Data”
- Sistem akan menampilkan jenis bansos dan status pencairan jika data terdaftar
2. Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos
Selain website, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos yang tersedia di Play Store dan App Store.
Adapun caranya:
- Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos
- Login menggunakan akun yang sudah terdaftar
- Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi dengan mengisi data diri sesuai KTP
- Pilih menu “Cek Bansos”
- Masukkan data wilayah dan nama penerima sesuai KTP
- Isi kode verifikasi
- Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencocokan
Aplikasi ini memungkinkan pengguna melihat status bansos secara lebih praktis langsung dari ponsel.
Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Secara Offline
Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses internet, pengecekan bansos tetap bisa dilakukan secara offline.
Warga dapat mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Petugas Dinsos akan membantu memverifikasi apakah NIK terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau jenis bantuan lainnya.
Alternatif lain, warga juga bisa menanyakan langsung ke kantor kelurahan, desa, atau melalui ketua RT/RW setempat yang umumnya memiliki akses data penerima bantuan di wilayahnya.
Pemerintah mengimbau masyarakat rutin mengecek status bansos agar tidak ketinggalan informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT di awal 2026. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria