RADARSOLO.COM - Pemerintah memastikan program beras murah melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berlanjut memasuki tahun 2026.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau, terutama di awal tahun.
Kepastian tersebut disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memutuskan memperpanjang penyaluran SPHP beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026.
Perpanjangan ini dimungkinkan melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy menjelaskan bahwa langkah tersebut bersifat strategis untuk mengantisipasi fluktuasi harga beras pascapergantian tahun anggaran.
“Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema RPATA yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional,” ujar Sarwo di Jakarta.
Apa Itu Program SPHP Beras?
SPHP merupakan program pemerintah yang dijalankan Bapanas bersama Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan sekaligus menahan lonjakan harga pangan pokok, khususnya beras.
Beras SPHP bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dengan kualitas setara beras medium.
Program ini menyasar masyarakat luas, terutama kelompok menengah ke bawah, agar tetap dapat membeli beras dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di tengah dinamika pasar.
SPHP Beras 2026 Kapan Dimulai?
Dengan perpanjangan hingga akhir Januari 2026, pemerintah menargetkan program SPHP beras tahun 2026 dapat mulai berjalan pada 1 Februari 2026.
Hal ini sejalan dengan pengaturan RPATA yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, yang memberi ruang penyelesaian kegiatan lintas tahun anggaran.
Bapanas juga telah menginformasikan kebijakan perpanjangan tersebut kepada Bulog, pemerintah daerah, hingga Satgas Pangan Polri agar distribusi tetap berjalan tanpa hambatan.
“Sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi secara optimal,” kata Sarwo.
Stok Beras Aman, Intervensi Pasar Terjaga
Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional tercatat mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di berbagai daerah.
Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah di Bulog mencapai sekitar 3,25 juta ton, kondisi yang dinilai sangat aman untuk mendukung stabilisasi harga.
Ketersediaan stok yang kuat memberi ruang bagi pemerintah melakukan intervensi pasar secara terukur, termasuk melalui SPHP, Gerakan Pangan Murah, pasar rakyat, ritel modern, hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Sarwo menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga agar tidak melampaui ketentuan.
“Dengan adanya beras SPHP, masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang baik,” ujarnya. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria