RADARSOLO.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan kesiapan untuk mencapai target swasembada pangan pada 2026.
Berbagai strategi konkret tengah dijalankan guna memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di provinsi ini berjalan optimal.
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan seluruh bupati/wali kota se-Jawa Tengah.
Termasuk keterlibatan instansi vertikal seperti Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, dan BPS Jateng.
Acara tersebut digelar di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa roadmap ketahanan pangan 2026 telah dirancang matang.
Ia menekankan bahwa pencapaian target bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi.
Melainkan juga memerlukan peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota, mulai dari pengelolaan lahan, produk unggulan, distribusi, hingga pemasaran.
“Kolaborasi dengan Kodam dan Polda juga penting untuk kelancaran distribusi dan keamanan pangan,” ujarnya.
Target produksi komoditas unggulan juga sudah ditetapkan. Antara lain padi sebanyak 10,5 juta ton GKG, naik 12,22 persen dibanding 2025.
Produksi jagung direncanakan 3,7 juta ton, sementara tebu ditargetkan 4,4 juta ton pada 2026.
Pemprov Jateng juga menetapkan intervensi pada daerah prioritas sebagai sentra penghasil pangan.
Untuk padi, intervensi benih bersumber dari APBD 2026 dilakukan di 12 kabupaten.
Termasuk Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati.
Sedangkan produksi jagung diprioritaskan di delapan kabupaten dengan luas lahan total 3.200 hektare, termasuk Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang.
Sementara untuk tebu akan dilakukan intervensi, dengan pengembangan tebu berpusat di Kabupaten Blora.
Pemprov Jateng juga menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat benih atau bibit nasional.
Terkait hal ini, Ahmad Luthfi sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Gubernur Jateng dengan tegas melarang adanya perubahan lahan pertanian atau lahan hijau menjadi pemukiman.
Instruksi tersebut berkali-kali ia sampaikan kepada para bupati dan wali kota dan sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN.
"Jangan main-main soal ini. Kalau terbukti melanggar akan saya tindak," tegasnya saat memberikan arahan.
Langkah lain berupa penyusunan Peraturan Gubernur terkait pengelolaan hasil panen lokal, agar pangan Jateng lebih dulu memenuhi kebutuhan daerah sebelum didistribusikan ke luar provinsi.
Tak hanya sektor pertanian dan perkebunan, swasembada pangan juga ditopang melalui peternakan.
Jateng menargetkan produksi susu 942.497 ton, daging 76.570 ton, dan telur 917.863 ton.
Di sektor perikanan dan kelautan, target perikanan tangkap 354.029 ton, budidaya 600.000 ton, dan garam 541.775 ton.
Termasuk penguatan sentra garam rakyat di Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang mandiri pangan, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional pada 2026. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria