RADARSOLO.COM — Perekonomian desa di Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan positif.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan saat ini tidak ada lagi desa yang masuk kategori sangat tertinggal atau terpencil di wilayahnya.
Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh geliat usaha mikro yang merata hingga pelosok desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Luthfi saat menghadiri puncak peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026).
Baca Juga: Wamendikdasmen Kunjugi Sukoharjo, Soroti Kualitas Pendidik dan Kesenjangan Digital
Acara berlangsung meriah dan diikuti berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan.
Menurut Luthfi, Jawa Tengah memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.
Berdasarkan data indeks desa tahun 2025, tidak ada desa yang dikategorikan sangat tertinggal.
Sementara, 2.208 desa atau sekitar 28,27% masuk kategori mandiri, 3.921 desa maju, dan 1.666 desa berkembang.
Hanya 15 desa yang masih tertinggal dan menjadi prioritas intervensi agar meningkat statusnya.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah Provinsi berkomitmen mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan,” ujar Luthfi.
Program pembangunan desa di Jawa Tengah telah menunjukkan hasil nyata.
Saat ini terdapat 154 kawasan perdesaan yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan.
Selain itu, ada 2.331 desa mandiri energi, terdiri dari 2.138 desa inisiatif, 165 desa berkembang, dan 28 desa mandiri mapan.
Untuk sektor pariwisata, terdapat 899 desa dan kampung wisata, meliputi 685 desa rintisan, 173 desa berkembang, dan 39 desa maju.
Program ini juga didukung oleh strategi Satu OPD, Satu Desa Binaan/Dampingan, yang sekaligus menjadi langkah penanggulangan kemiskinan.
Pada 2025, tercatat 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah.
Secara keseluruhan, periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan anggaran sekitar Rp112,5 miliar, bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
Luthfi menekankan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Di Jawa Tengah terdapat sekitar 4,2 juta UMKM, dengan sekitar 3 juta berada di kabupaten/kota, khususnya di pedesaan.
Beberapa UMKM desa bahkan telah memiliki kapasitas ekspor dan disebut sebagai Desa Ekspor, menunjukkan potensi ekonomi desa yang menjanjikan.
"Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi,” ujar dia.
Momentum Hari Desa Nasional ini menurut Luthfi menjadi kesempatan strategis untuk meningkatkan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan, desa adalah subjek pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hari Desa Nasional menjadi momen menyatukan energi untuk membangun desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini merupakan salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi, sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia. Landasan besar itu harus kita sematkan," tegas Yandri.
Editor : Syahaamah Fikria