RADARSOLO.COM - Nama Wali Kota Madiun, Maidi kini jadi sorotan nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.
Maidi dikenal sebagai figur birokrat senior yang kemudian beralih ke dunia politik.
Pejabat daerah kelahiran 12 Mei 1961 itu menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2025–2030.
Setelah sebelumnya memimpin kota tersebut pada periode 2019–2024.
Jejak Panjang Maidi dari Dunia Pendidikan hingga Birokrasi
Karier Maidi bermula dari dunia pendidikan. Ia mengawali pengabdian sebagai guru Geografi di SMAN 1 Madiun sejak 1989 hingga 2002.
Pada tahun yang sama, Maidi dipercaya menjadi Kepala SMAN 2 Madiun sebelum masuk ke struktur birokrasi Pemerintah Kota Madiun.
Sejak Juli 2002, Maidi menempati posisi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kariernya terus menanjak hingga dipercaya memimpin Dinas Pendapatan Daerah pada 2005, lalu kembali memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 2006.
Puncak karier birokrasi Maidi terjadi saat ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun pada 2009, posisi strategis yang diembannya hingga Februari 2018.
Dari kursi Sekda inilah, Maidi kemudian melangkah ke panggung politik elektoral.
Maidi dari Partai Apa?
Dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, Maidi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Madiun melalui Partai Gerindra.
Pengambilan formulir pendaftaran dilakukan oleh timnya di kantor DPC Gerindra Kota Madiun pada 14 Mei 2024.
Perwakilan tim Maidi saat itu menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan Maidi untuk kembali mengabdi sebagai wali kota untuk periode kedua.
Meski mendaftar melalui Gerindra, Maidi tidak hanya mengantongi dukungan satu partai.
Didukung Koalisi Gemuk 11 Partai Politik
Dalam Pilkada Kota Madiun 2024, Maidi tercatat mendapatkan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari 11 partai politik.
Partai-partai tersebut meliputi Golkar, Demokrat, PSI, PKB, Gerindra, NasDem, PAN, PPP, PBB, Hanura, dan Gelora.
Deklarasi dukungan koalisi gemuk itu dilakukan secara terbuka di Alun-Alun Kota Madiun pada Mei 2024.
Para pimpinan partai menyatakan komitmen untuk mengawal dan memenangkan Maidi dalam pemilihan kepala daerah.
"Kami sudah satu sikap untuk siap mendukung, mengawal, dan memenangkan Pak Maidi pada Pilkada Kota Madiun 2024," tutur Ketua DPD PSI Kota Madiun Bagus Panuntun pada Mei 2024 lalu.
Berkat dukungan lintas partai tersebut, Maidi kembali terpilih dan dilantik sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2025–2030.
OTT KPK Diduga Terkait Fee Proyek dan Dana CSR
Namun, citra politik Maidi kini tercoreng setelah KPK melakukan OTT pada Senin (19/1/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa operasi senyap tersebut menyasar Wali Kota Madiun beserta sejumlah pihak lain.
Dalam OTT itu, penyidik KPK mengamankan total 15 orang di wilayah Madiun.
Sebanyak sembilan orang, termasuk Maidi, kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Menurut Budi, uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik fee proyek dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemkot Madiun.
“Hingga saat ini, para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa,” ujar Budi Prasetyo. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria