RADARSOLO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang jadi lokasi OTT ketiga sepanjang tahun 2026. Apakah libatkan Bupati Pati Sudewo?
Kabar OTT di Pati tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Dia menyatakan, proses OTT di Pati masih berlangsung dan belum bisa diungkap secara rinci ke publik.
“Terkait kegiatan di wilayah Pati, saat ini masih berprogres,” ujar Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).
KPK Minta Publik Tunggu Perkembangan
Budi menegaskan bahwa KPK akan menyampaikan informasi lanjutan setelah seluruh rangkaian awal penindakan rampung.
Ia meminta masyarakat bersabar menunggu keterangan resmi, termasuk soal siapa saja pihak yang diamankan.
“Kita sama-sama tunggu perkembangannya,” katanya.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Apakah Bupati Pati Sudewo Ikut Terjaring?
Mencuatnya OTT di Pati langsung memicu spekulasi publik, termasuk pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo.
Menanggapi hal tersebut, KPK belum memberikan kepastian.
“Nanti akan kami update perkembangannya,” kata Budi Prasetyo singkat saat ditanya apakah OTT tersebut melibatkan kepala daerah setempat.
Ia memastikan KPK akan membuka informasi secara transparan setelah proses pemeriksaan awal selesai.
Termasuk mengumumkan siapa saja yang diamankan dan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
“Nanti kami akan sampaikan,” tegasnya.
Rangkaian OTT KPK Sepanjang Awal 2026
OTT di Pati menambah daftar panjang operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2026. Sebelumnya, KPK telah menggelar dua OTT besar.
- OTT Pertama (9–10 Januari 2026)
KPK mengamankan delapan orang dalam operasi terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Kasus ini disebut berkaitan dengan periode 2021–2026.
- OTT Kedua (19 Januari 2026)
KPK melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya.
OTT tersebut diduga terkait fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.
Dalam operasi ini, KPK turut mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Penentuan Status Hukum Masih Berjalan
Sama seperti OTT sebelumnya, KPK menegaskan bahwa seluruh pihak yang diamankan dalam OTT di Pati masih berstatus terperiksa.
Penentuan status hukum akan dilakukan setelah pemeriksaan intensif dan gelar perkara. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria