RADARSOLO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Bupati Pati, Sudewo, menjadi salah satu kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Informasi tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meski belum merinci perkara yang menjerat Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Kasus Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK ini menyita perhatian publik karena Sudewo sebelumnya telah lama berada dalam sorotan nasional akibat berbagai kebijakan kontroversial yang memicu gelombang demonstrasi warga sepanjang 2025.
Kebijakan Pajak Picu Kemarahan Publik
Nama Sudewo mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai 250 persen.
Kebijakan tersebut menuai protes luas. Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan dan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi aliansi tersebut, Teguh Istiyanto, menyebut pihaknya sempat meminta Sudewo mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga stabilitas daerah.
“Supaya tertib dan kondusif, sebelum 13 Agustus seharusnya beliau menyampaikan pengunduran diri secara terbuka,” ujar Teguh, Rabu (14/8/2025).
Warga Laporkan Sudewo ke KPK
Tekanan publik tak berhenti di Pati. Pada Senin (1/9/2025), ratusan warga mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dengan membawa atribut bertuliskan “Save Pati” dan “Masyarakat Pati Bersatu”.
Koordinator aliansi, Supriyono, mengungkapkan hasil audiensi dengan KPK, salah satunya rencana koordinasi internal terkait rekomendasi penonaktifan Sudewo dari jabatannya.
“Intinya, KPK akan berkoordinasi untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati,” ujar Supriyono.
Aksi tersebut kembali menguatkan sorotan publik terhadap kasus Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK yang kini benar-benar terjadi.
Terseret Kasus DJKA Kemenhub
Sebelum OTT, Sudewo juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Usai pemeriksaan pada Agustus 2025, Sudewo mengklaim telah memberikan keterangan secara jujur dan menegaskan bahwa dana yang diterimanya tidak berkaitan dengan kasus DJKA.
“Itu merupakan pendapatan saat saya di DPR RI, semuanya tercatat,” kata Sudewo kala itu.
Namun, kelompok masyarakat kembali mendesak KPK agar segera menetapkan status hukum Sudewo bila ditemukan bukti keterlibatan.
Desakan Tersangka hingga Gagal Dimakzulkan
Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali menuntut kejelasan hukum terhadap Sudewo.
Koordinator lapangan AMPB, Suharno, menegaskan masyarakat merasa tidak nyaman dipimpin oleh kepala daerah yang diduga terlibat praktik korupsi.
Sementara itu, upaya pemakzulan Sudewo di DPRD Pati kandas. Dalam rapat paripurna 31 Oktober 2025, mayoritas anggota DPRD menolak pemberhentian Sudewo dari jabatannya.
Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK
Kini, rangkaian polemik tersebut berujung pada peristiwa Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK.
KPK menyatakan Sudewo sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik di Polres Kudus.
Hingga saat ini, KPK belum mengungkap konstruksi perkara maupun status hukum resmi Sudewo dalam OTT tersebut.
“Yang bersangkutan masih diperiksa secara mendalam,” kata Budi Prasetyo.
Kasus Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK pun menjadi babak baru dari perjalanan panjang kontroversi kepemimpinan Sudewo di Kabupaten Pati.
Editor : Nur Pramudito