RADARSOLO.COM- Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat Pemprov Jateng dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di awal tahun 2026.
Selain langkah pemprov yang dinilai sigap, budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah juga disebut berperan besar dalam meminimalkan dampak bencana.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
“Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah. Mereka menyampaikan apresiasi karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar Atalia.
Meski demikian, Atalia tetap mendorong penguatan kesiapsiagaan serta pengarusutamaan semangat tangguh bencana di tengah masyarakat.
“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” tegasnya.
Salurkan Bantuan Hampir Rp2 Miliar
Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, rombongan DPR RI turut menyalurkan bantuan logistik senilai Rp1.946.096.600.
Bantuan tersebut terdiri dari paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyerahkan satu unit mobil rescue senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang operasional di lapangan.
Jateng "Mal Kebencanaan" dan Tantangan Anggaran
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut baik perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan,” ujar Taj Yasin.
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman, baik hidrologi, geologi, maupun non-alam.
Kondisi kompleks ini membuat Jawa Tengah kerap dijuluki sebagai “etalase” atau “mal kebencanaan”.
Merespons hal itu, Pemprov Jateng terus meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dalam tiga tahun terakhir.
Dari Rp18,4 miliar pada 2024, naik menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan pada tahun 2026 ini mencapai Rp20,4 miliar.
Namun, Taj Yasin mengakui bahwa anggaran tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk pemulihan infrastruktur pascabencana.
“Contohnya, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta wilayah Pekalongan yang memerlukan biaya besar,” ungkapnya.
Sebagai data tambahan, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat pada periode 1–18 Januari 2026 saja, telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana, yang terdiri dari 16 kejadian banjir, 6 tanah longsor, 7 cuaca ekstrem, dan 1 kebakaran. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono