RADARSOLO.COM - Penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT tahap 1 2026 telah berlangsung sejak Februari.
Namun, sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) masih mempertanyakan status penyaluran bansos untuk periode Februari yang hingga memasuki awal Maret 2026 belum seluruhnya tersalurkan.
Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh proses pemutakhiran data penerima dalam sistem sosial nasional pemerintah.
Pemutakhiran Data Jadi Faktor Utama Penyaluran Bansos
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan bahwa basis data penerima bantuan sosial memiliki sifat dinamis.
Perubahan kondisi sosial masyarakat dapat terjadi sewaktu-waktu, seperti kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan status keluarga.
Perubahan tersebut wajib segera dilaporkan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dalam menentukan penerima bantuan berbagai program sosial.
Ketentuan ini mengacu pada kebijakan nasional yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menetapkan DTSEN sebagai sumber data tunggal untuk program perlindungan sosial.
“Data kemiskinan itu sangat dinamis, pagi sama sore sudah berubah. Kalau ada salah-salahnya (data), ya mari kita perbaiki,” ungkap Gus Ipul.
Dua Jalur Resmi Perbaikan Data Bansos
Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima namun belum masuk daftar bantuan, pemerintah menyediakan dua mekanisme perbaikan data.
1. Jalur Administrasi Desa atau Kelurahan
Proses ini merupakan jalur formal yang melibatkan struktur pemerintahan tingkat bawah.
Tahapan yang perlu dilakukan antara lain:
- Melapor kepada perangkat lingkungan RT/RW
- Mengikuti forum musyawarah desa atau musyawarah kelurahan
- Data diteruskan ke dinas sosial dan Badan Pusat Statistik Indonesia daerah
- Pengesahan final dilakukan oleh kepala daerah setempat
2. Jalur Mandiri melalui Layanan Digital
Kemudahan teknologi juga disediakan untuk masyarakat yang ingin memantau status bantuan secara langsung.
Beberapa kanal resmi yang dapat digunakan meliputi:
- Aplikasi resmi Cek Bansos
- Layanan call center Kemensos
- Layanan pesan singkat dan pusat bantuan WhatsApp resmi
Melalui sistem digital ini, masyarakat dapat mengecek status kepesertaan, jenis bantuan yang diterima, serta periode pencairan bantuan sosial.
Peran Operator Desa dalam Validasi Data
Pemerintah menegaskan, operator desa memiliki posisi penting dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial.
Data yang telah dimutakhirkan di tingkat wilayah akan diproses secara nasional oleh BPS dan diperbarui setiap tiga bulan sebagai dasar penyaluran bantuan berikutnya.
Kolaborasi antara RT, RW, pemerintah desa, dinas sosial, dan lembaga statistik daerah menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial.
Dengan sinkronisasi data yang lebih baik, pemerintah berharap distribusi bantuan PKH dan BPNT pada periode Maret 2026 dapat berjalan lebih lancar.
"Ada jalur formal, ada jalur partisipasi. Pada intinya kita ingin elemen-elemen strategis seperti RT, RW, lurah atau kepala desa, kemudian Dinsos, BPS di daerah, itu berkolaborasi," tandas Gus Ipul. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria