RADARSOLO.COM - Menjelang akhir Ramadan 1447 Hijriah, publik mulai bertanya-tanya terkait penetapan Idul Fitri 2026 oleh pemerintah. Termasuk ada tidaknya potensi perbedaan tanggal dengan Muhammadiyah.
Hal ini muncul karena Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan tanggal Lebaran 2026, sementara pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat untuk menentukan awal bulan Syawal.
Pemerintah melalui Kementerian Agama dijadwalkan baru akan menetapkan 1 Syawal 1447 H pada 19 Maret 2026.
Sementara Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri jatuh pada 20 Maret 2026.
Pemerintah Akui Ada Potensi Perbedaan Lebaran 2026
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa memang terdapat kemungkinan perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Menurutnya, pemerintah baru akan memastikan tanggal Lebaran setelah menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026.
“Memang terdapat potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita tunggu hasilnya, tetapi hal itu tidak akan mengganggu jadwal libur dan sebagainya,” kata Pratikno dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia juga berharap hasil penetapan pemerintah nantinya dapat sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah.
“Semoga sama. Kalau pun berbeda sebenarnya tidak masalah,” ujarnya.
Perbedaan Metode Penentuan Awal Syawal
Potensi perbedaan tanggal Lebaran biasanya terjadi karena perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah yang digunakan oleh masing-masing pihak.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan metode rukyat (rukyatul hilal) dan hisab, yaitu kombinasi antara perhitungan astronomi dan pengamatan langsung hilal (bulan sabit muda) saat matahari terbenam.
Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki atau perhitungan astronomi murni tanpa menunggu proses pengamatan hilal.
Karena perbedaan pendekatan tersebut, hasil penetapan awal bulan Syawal terkadang bisa berbeda.
Posisi Hilal Masih di Bawah Kriteria MABIMS
Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama Arsad Hidayat menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi saat ini, posisi hilal pada akhir Ramadan 1447 H masih berada di bawah standar visibilitas yang digunakan oleh negara-negara anggota MABIMS.
MABIMS sendiri merupakan forum kerja sama negara Asia Tenggara yang terdiri dari Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura.
Dalam standar MABIMS, hilal dianggap mungkin terlihat apabila memenuhi dua kriteria utama, yaitu:
- Ketinggian hilal minimal 3 derajat
- Sudut elongasi minimal 6,4 derajat
Namun berdasarkan hasil perhitungan sementara, posisi hilal menjelang akhir Ramadan diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 0 hingga 3 derajat, dengan posisi tertinggi berada di wilayah Aceh.
Sementara itu, elongasi hilal diperkirakan hanya berada di kisaran 4 hingga 6 derajat, sehingga masih berada di bawah batas minimal yang ditetapkan.
“Kalau berdasarkan hitungan hisab, ketinggian hilal sekitar 0 sampai 3 derajat, yang tertinggi ada di Aceh. Dari sisi ketinggian mungkin memenuhi, tetapi dari sudut elongasi masih kurang,” ujar Arsad.
Kondisi ini membuat kemungkinan terlihatnya hilal masih belum pasti.
Muhammadiyah Tetapkan Lebaran 20 Maret 2026
Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan tanggal Hari Raya Idul Fitri.
Melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah, organisasi Islam tersebut menyatakan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki dengan prinsip Kalender Islam Global Tunggal (KIGT) yang digunakan Muhammadiyah.
Dalam perhitungan tersebut, ijtima atau konjungsi bulan terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 pukul 01.23.28 UTC, yang bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1447 H.
Karena posisi hilal pada saat matahari terbenam telah memenuhi Parameter Kalender Global (PGK) 1, maka Muhammadiyah menetapkan bahwa bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari dan Idul Fitri jatuh pada hari berikutnya, yaitu 20 Maret 2026.
Pemerintah Tetap Menunggu Sidang Isbat
Berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah baru akan menentukan tanggal Lebaran setelah melalui sidang isbat yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk ahli astronomi, perwakilan ormas Islam, serta lembaga terkait.
Sidang tersebut biasanya mempertimbangkan dua hal utama, yaitu hasil perhitungan astronomi (hisab) dan hasil pengamatan hilal (rukyat) di berbagai titik pemantauan di Indonesia
Jika hilal tidak terlihat atau tidak memenuhi kriteria, maka Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari.
Perbedaan Bukan Hal Baru di Indonesia
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri bukan hal baru di Indonesia.
Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana umat Islam tetap menjaga sikap saling menghormati.
“Yang penting adalah kita saling menghormati dan menghargai jika memang terdapat perbedaan hasil penetapan 1 Syawal,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa perbedaan tanggal Lebaran tidak akan mempengaruhi jadwal libur nasional maupun cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria