Gubernur Jateng Ahmad Luthfi beri paparan dalam Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 yang digelar di Gedung Sasana Widya Praja, Kantor BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026). (PEMPROV JATENG)RADARSOLO.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk hadir sebagai problem solver atau pemecah masalah bagi masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan saat membuka acara Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 yang digelar di Gedung Sasana Widya Praja, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Tuntut ASN Cepat Tanggap Beri Solusi Nyata
Luthfi menegaskan bahwa birokrasi pemerintah harus benar-benar hadir sebagai entitas yang melayani publik sepenuh hati. Oleh karena itu, ia menuntut para abdi negara agar tidak sekadar bekerja secara administratif di belakang meja, tetapi harus mampu turun tangan menyelesaikan persoalan publik secara konkret. Kehadiran birokrasi, menurutnya, harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
Baca Juga: Tiadakan Open House, Gubernur Ahmad Luthfi Pilih Rayakan Lebaran Bareng Yatim dan Difabel
"Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara. ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat," tegas Luthfi.
Tekankan Kolaborasi Lintas Sektoral
Menurut Luthfi, besarnya tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak akan bisa dijawab jika ASN masih mengandalkan pola kerja sektoral yang kaku. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk membangun teamwork (kerja tim) agar persoalan warga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Ia mencontohkan, ketika terjadi bencana seperti banjir, longsor, atau persoalan sosial di suatu wilayah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak serentak sesuai porsinya masing-masing.
"Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government," ujarnya.
Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Gubernur juga mengingatkan bahwa birokrasi harus bergerak searah. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan program daerah. Luthfi juga menyinggung bahwa pembangunan Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus memperkuat berbagai sektor esensial, antara lain:
-
Pendidikan
-
Kesehatan
-
Sumber Daya Manusia (SDM)
-
Layanan dasar masyarakat
Tolak Praktik Titipan, Wajibkan Sistem Merit
Di bidang tata kelola pemerintahan, Luthfi memberikan peringatan keras terkait budaya kerja birokrasi. Ia memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan harus murni berbasis kompetensi, bukan berdasarkan praktik titip-menitip yang merugikan. Terdapat empat pilar penting yang wajib dijunjung tinggi oleh birokrasi Pemprov Jateng, yakni:
-
Integritas
-
Netralitas
-
Transparansi
-
Merit system (Sistem merit)
"Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system," tegasnya. Seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, dan benar-benar mampu menjawab keresahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, dalam laporannya menyebutkan bahwa forum dialog tersebut digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan daerah. Kegiatan pemantapan kepemimpinan ini diikuti oleh berbagai elemen birokrasi, baik secara luring maupun daring, yang terdiri atas:
-
Jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
-
Pejabat Eselon III
-
Pejabat struktural
-
Pejabat fungsional
-
Jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah (*)