RADARSOLO.COM – Awan mendung kembali membayangi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Memasuki kuartal kedua tahun 2026, sinyal mengenai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran dikabarkan mulai menguat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memprediksi badai pemangkasan karyawan ini berpotensi terjadi dalam rentang waktu tiga bulan ke depan.
Dua faktor krusial disebut menjadi pemicu utama. Memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah serta kebijakan impor armada transportasi yang dinilai menekan industri otomotif lokal.
Baca Juga: Harga Bahan Baku Plastik Meroket, Belum Ada Gelombang PHK Buruh Pabrik Di Sukoharjo
Lonjakan Biaya Energi
Said Iqbal menjelaskan, ancaman PHK ini bukan sekadar isapan jempol.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari serikat pekerja di berbagai pabrik, para pengusaha mulai memberikan sinyal efisiensi akibat pembengkakan biaya operasional.
Konflik antara Iran dan sekutu Israel-AS telah mengerek harga energi global.
Meski pemerintah menahan harga BBM subsidi, harga BBM industri tetap mengikuti pasar dunia.
"Beban biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin, turbin, dan listrik melonjak, sementara harga jual produk sulit dinaikkan," terang Said Iqbal.
Impor Mobil Pickup Koperasi Desa Merah Putih
Said menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang mengimpor 160.000 unit mobil pickup dari India.
Ia menyayangkan hilangnya peluang penyerapan 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja lokal jika produksi tersebut dimaksimalkan di dalam negeri.
"Kalau order berkurang, otomatis karyawan di-PHK. Kalau ada mobil impor dari India tapi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak dan menambah tenaga kerja," papar dia.
Baca Juga: Panduan Cek Status Bansos Online 2026: PKH dan BPNT Cair April Ini, Cukup Modal NIK dan HP
DPR RI Minta Kemenaker Siapkan Deteksi Dini
Kekhawatiran buruh senada dengan pandangan Komisi IX DPR RI.
Dalam rapat kerja bersama Menaker Yassierli, Anggota Komisi IX Nurhadi mengungkapkan kekhawatiran atas tren PHK yang terus menanjak dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka PHK nasional menunjukkan grafik mengkhawatirkan:
Tahun 2024: Sekitar 77.000 pekerja terkena PHK.
Tahun 2025: Meningkat menjadi 88.000 pekerja.
Tahun 2026: Diproyeksikan bisa lebih tinggi jika tidak ada mitigasi serius.
"Perlu adanya sistem deteksi dini (early warning system) yang komprehensif agar sektor yang terdampak bisa diketahui lebih awal dan PHK dapat dicegah semaksimal mungkin," tegas Nurhadi, Kamis (9/4/2026).
Nasib Pekerja Kontrak dan Kelompok Difabel di Ujung Tanduk
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menambahkan bahwa kondisi ekonomi tahun 2026 diprediksi lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dampak paling nyata akan dirasakan oleh pekerja kontrak yang masa kerjanya kemungkinan besar tidak akan diperpanjang akibat berkurangnya pesanan (order) pabrik.
Baca Juga: RASOHISTORI, 9 April 1946: Hari Penentu yang Mengubah Sejarah Penerbangan Indonesia
Selain itu, kelompok penyandang disabilitas (difabel) juga diprediksi menjadi kelompok rentan yang paling terdampak oleh efisiensi perusahaan.
“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonomi lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk teman-teman difabel," papar dia.
DPR mendesak Kemenaker untuk memformulasikan jaminan perlindungan sosial yang kuat bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.
Editor : Syahaamah Fikria